Dua pekan menjelang pemilu sela 3 November 2026, peta politik Amerika Serikat terbaca cukup jelas dari angka-angkanya: Partai Demokrat diperkirakan mengantongi 235 kursi DPR, sementara tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Donald Trump bertengger di kisaran 30-33 persen, angka yang mendekati titik nadir sepanjang dua periode jabatannya.
Survei NBC News Decision Desk menempatkan peluang Demokrat di 77 persen untuk merebut mayoritas DPR. Dari proyeksi 235 kursi itu, 187 dinilai "pasti" dimenangkan dan 28 lainnya masuk kategori "mungkin". Partai Republik, yang saat ini memegang 218 kursi, diperkirakan hanya mampu mempertahankan sekitar 200 kursi. Jika angka ini terealisasi, Demokrat melampaui ambang mayoritas 218 kursi dengan nyaman. UBS bahkan memberi probabilitas 50 persen untuk skenario Demokrat menguasai DPR sepenuhnya.
Konteks dari angka-angka ini penting. Secara historis, partai penghuni Gedung Putih hampir selalu merugi di pemilu sela. Obama kehilangan 63 kursi DPR pada 2010. Trump sendiri kehilangan 40 kursi bersih pada 2018. Bedanya, tekanan yang dihadapi Partai Republik kali ini datang dari lebih banyak arah sekaligus, bak dihantam gelombang dari beberapa sisi sekaligus.
Guncangan paling nyata datang dari perang dengan Iran yang telah berlangsung lebih dari tujuh bulan. Konflik itu mendorong inflasi, membuat harga bahan bakar melonjak, dan mulai menggerogoti loyalitas basis pemilih Trump sendiri. Survei Pew Research menunjukkan hanya 49 persen pemilih Trump berusia 19-34 tahun yang masih menyetujui kinerjanya, jauh di bawah 76 persen di kelompok pemilih Trump berusia 50 tahun ke atas. Pemilih Latino yang beralih ke Trump pada 2024 pun menunjukkan tanda-tanda bergerak kembali ke Demokrat, dipicu kekecewaan terhadap kebijakan imigrasi dan kondisi ekonomi.
Belanja kampanye mencapai rekor US$3,8 miliar hingga 12 Oktober, dengan persaingan paling brutal terjadi di kursi Senat Texas, Ohio, dan Michigan. Miliarder Elon Musk menggelontorkan sekitar US$366 juta untuk mendukung Partai Republik. Angka yang besar. Tapi agaknya belum cukup untuk menutup defisit elektoral yang terus menumpuk.
Jika Demokrat berhasil, Hakeem Jeffries dari New York berpeluang menjadi ketua DPR pertama berkulit hitam dalam sejarah AS. Jeffries tidak menyembunyikan agenda: ia berulang kali menyebut Demokrat akan segera membuka penyelidikan terhadap apa yang ia sebut sebagai "tingkat korupsi yang belum pernah terjadi sebelumnya" di era Trump.
Di tengah semua itu, sebuah wacana lebih gelap mulai berseliweran. Investigasi Axios yang diterbitkan 16 Oktober mengungkap bahwa sejumlah aktivis MAGA secara terbuka membahas penggunaan kewenangan darurat presiden, termasuk darurat militer, apabila mereka menilai pemilu berlangsung curang. Pertemuan virtual di platform Rumble pada 30 September itu melibatkan tokoh-tokoh seperti Tina Peters, mantan pejabat pemilu Mesa County yang pernah divonis bersalah dalam perkara pelanggaran sistem pemilu 2020, dan pengacara Peter Ticktin yang mengangkat isu martial law secara eksplisit.
Perlu dicatat, eh, koreksi: penting untuk dipahami bahwa deklarasi keadaan darurat nasional dan pemberlakuan darurat militer adalah dua instrumen hukum yang berbeda, dan para aktivis itu sendiri tidak sepakat soal mekanisme yang dimaksud. Gregory Stenstrom, misalnya, membicarakan National Emergencies Act, bukan martial law dalam artian pengerahan militer. Tapi keberadaan wacana ini, dikombinasikan dengan laporan investigasi Reuters yang mengidentifikasi sembilan titik rawan dalam penyelenggaraan pemilu, membuat pejabat pemilu di sejumlah negara bagian mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan sengketa hukum.
Konstitusi AS memang memberikan kewenangan luas kepada negara bagian dalam mengelola pemilu, dan pengadilan telah berulang kali memperkuat kewenangan itu. Sejarah 2020 membuktikan, kalau data itu bisa dijadikan pelajaran, bahwa batas hukum formal tidak selalu menjadi rem yang cukup ketika tensi politik melampaui batas tertentu.
Survei Washington Post-ABC News-Ipsos yang rilis akhir pekan lalu mencatat Demokrat unggul delapan poin atas Republik dalam preferensi pemilih untuk Kongres. Angka disapproval Trump di survei yang sama menyentuh 66 persen, sementara Pew Research sebelumnya merekam angka persetujuan di titik 30 persen. Bagi investor yang memantau pasar AS, komposisi Kongres pasca-November akan sangat menentukan nasib agenda fiskal Trump, termasuk kemungkinan perpanjangan pemotongan pajak dan arah belanja pertahanan. Dua minggu lagi, semua simulasi itu bertemu bilik suara.