Satu kendaraan, pelat nomor BMxxxxUO, tercatat menguras Pertalite dan Biosolar subsidi hampir 2.560 liter hanya dalam sebulan, dengan frekuensi pengisian 1-3 kali sehari menggunakan QR code berbeda setiap transaksinya. Temuan itu diungkap langsung Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR, Rabu (22/7/2026), dan langsung jadi alarm keras soal seberapa dalam celah di sistem MyPertamina yang selama ini diklaim sebagai garda terdepan penyaluran BBM bersubsidi.
Angka 2.560 liter bukan angka kecil, bahkan untuk kendaraan angkutan berat sekalipun. Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 menetapkan batas pembelian Pertalite dan Biosolar untuk kendaraan roda empat paling banyak 50 liter per hari. Kendaraan umum Biosolar roda empat dibatasi 80 liter, kendaraan roda enam ke atas boleh mengisi maksimal 200 liter per hari. Konsumsi yang melampaui 2.000 liter dalam sebulan sudah keluar dari logika pemakaian wajar, bahkan terang-terangan mencurigakan.
"Hari ini kita menemukan banyak dilakukan penyaluran dengan kendaraan yang sama, dengan QR code yang beda, dengan frekuensi lebih dari satu kali dalam sehari," kata Wahyudi dalam RDP yang disiarkan kanal YouTube DPR RI. Wahyudi menyebut fenomena ini sebagai anomali dalam pemanfaatan teknologi. Kalau data ini bisa dipercaya, framing "anomali" agaknya terlalu halus: QR code, yang semestinya jadi kunci akses eksklusif per kendaraan, diperbanyak dan diputar-putar untuk membobol kuota.
PT Pertamina Patra Niaga tidak tinggal diam. Sejak 2023, perusahaan telah memblokir total 307.107 QR code yang terindikasi fraud, kata Director of Regional Marketing Eko Ricky Susanto dalam forum yang sama. Rinciannya: 232.374 kode untuk Biosolar dan 74.733 sisanya untuk Pertalite, dihitung sejak sistem pendaftaran pertama dibuka pada 2022. Lebih dari 1,5 juta data kendaraan juga sudah direset dan diperbarui sepanjang periode tersebut.
Masif. Tapi justru itulah yang bikin dahi mengernyit: ratusan ribu kode sudah diblokir, manipulasi tetap ditemukan. Ada siklus bocor yang belum tuntas ditambal. Pertanyaannya, berapa lama tambalan sementara ini bisa menahan tekanan?
Salah satu akar masalah ada di regulasi. Wahyudi mengakui Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan dan distribusi BBM sudah terlampau usang dan minim klasifikasi, khususnya untuk Pertalite. Sampai hari ini belum ada batasan spesifik siapa saja yang berhak mengisi RON 90 itu. BPH Migas sejatinya sudah mengajukan revisi Perpres tersebut sejak 2022, menggandeng UGM untuk kajiannya. "Namun dengan berjalannya waktu hingga saat ini belum kunjung disetujui oleh Menko dan lainnya," ungkap Wahyudi.
Empat tahun kajian, regulasi belum bergerak. Di lapangan, kendaraan dengan QR code ganda terus mengisi. Bagi konsumen yang QR code-nya ikut terblokir padahal merasa tidak melakukan pelanggaran, Pertamina menyediakan mekanisme sanggahan melalui situs ptm.id/sanggahblokirnopol. Bagi masyarakat luas yang seharusnya jadi penerima manfaat subsidi ini, pertanyaannya lebih sederhana: berapa ratus juta liter kuota yang sudah keluar ke tangan yang salah sebelum sistem ini benar-benar rapat?