Selisihnya lebih besar dari yang diperkirakan siapapun. Sebesar 55% pemilih Swiss menolak inisiatif pembatasan populasi yang digagas Partai Rakyat Swiss (SVP), sementara 45% mendukungnya. Mengejutkan, mengingat sejumlah jajak pendapat sebelumnya menggambarkan pertarungan yang nyaris berimbang.
Proposal SVP itu sederhana, tapi implikasinya panjang: populasi Swiss tidak boleh melampaui 10 juta jiwa pada 2050. Kalau angka itu tertembus dua tahun berturut-turut, pemerintah wajib mengakhiri perjanjian pergerakan bebas dengan Uni Eropa. Bukan kebijakan biasa. Tidak heran banyak yang menyebutnya "Swiss Brexit".
Swiss kini dihuni sekitar 9,1 juta jiwa, hampir 28% di antaranya warga asing. Proyeksi resmi menyebut angka 10 juta bisa tercapai pada awal 2040-an, jauh sebelum tenggat waktu yang ditetapkan SVP. Sejak perjanjian pergerakan bebas dengan UE berlaku pada 2002, populasi Swiss tumbuh 23%, tapi ekonominya juga mekar 24% di periode yang sama. Dua angka yang, buat para penentang proposal, ibarat senjata yang sudah dimuat peluru.
Kalangan bisnis memang paling lantang menolak. Berbulan-bulan sebelum referendum, asosiasi pengusaha memperingatkan bahwa menutup keran tenaga kerja asing akan mencekik sektor-sektor vital, terutama kesehatan. Setelah hasilnya keluar, Economiesuisse langsung mendesak pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk meratifikasi perjanjian bilateral dengan UE yang dicapai akhir 2024.
Dari Brussel, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan kedua pihak akan terus bekerja sama demi kepentingan warga dan komunitas bisnis masing-masing.
Menteri Kehakiman Beat Jans terlihat lega, meski ia mengakui kekhawatiran soal imigrasi dan harga rumah tidak bisa diabaikan begitu saja. "Keputusan hari ini menunjukkan bahwa para pemilih memilih stabilitas, keterbukaan, dan kepercayaan," ungkap Jans dalam konferensi pers bersama Presiden Guy Parmelin.
Angka partisipasi justru yang paling mengundang tanda tanya. Sekitar 58-59% pemilih datang ke bilik suara, jauh di atas rata-rata 48% untuk referendum Swiss pada umumnya. Orang Swiss, entah setuju atau tidak, jelas merasa ini bukan isu sepele.
Urs Bieri dari lembaga survei GFS Bern membaca pola yang menarik: banyak pemilih sejatinya cemas soal laju pertumbuhan penduduk, tapi mereka lebih takut pada konsekuensi diplomatik dan ekonomi jika perjanjian dengan UE diputus. "Dalam konteks internasional saat ini, banyak yang percaya bahwa negara kecil seperti Swiss seharusnya tidak mengisolasi diri dari mitra-mitranya," kata Bieri.
SVP tak menyerah begitu saja. Ketua partai Marcel Dettling mengakui inisiatif ini meraup dukungan kuat di daerah pedesaan, tapi dihajar pemilih perkotaan. Ia bersikeras bahwa persoalan imigrasi, perumahan, dan tekanan infrastruktur belum ke mana-mana. Pertanyaannya, berapa lama SVP bisa terus mendorong agenda ini sebelum pemilih perkotaan benar-benar bosan?
Dari sisi lain peta politik, anggota parlemen Partai Hijau Sibel Arslan mengingatkan bahwa meski hasilnya mencerminkan komitmen Swiss untuk tetap bersekutu dengan Eropa, menyerahkan isu batas populasi ke referendum sudah menyentuh wilayah yang sensitif secara sosial.
Referendum ini bukan fenomena tunggal. Ia muncul ketika gelombang sentimen anti-imigrasi sedang menderu di banyak negara Eropa. SVP sendiri selama kampanye menebar pesan-pesan kontroversial soal pencari suaka yang dinilai tidak berdasar oleh para pengkritiknya. Bisa jadi itulah yang membuat sebagian pemilih yang sebetulnya gelisah soal pertumbuhan penduduk akhirnya memilih menahan diri. Perdebatan soal siapa Swiss dan berapa banyak orang yang boleh tinggal di sana, agaknya, belum benar-benar selesai.