Konsumsi listrik global dari pusat data pendukung AI diproyeksikan menyentuh 945 terawatt-jam per tahun pada 2030. Hampir tiga kali lipat dari total kebutuhan listrik gabungan Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria, tiga negara yang dihuni lebih dari 650 juta jiwa. Angka yang tidak main-main.
Studi terbaru dari UN University (UNU), dirilis pekan ini, tidak berhenti di situ. Jejak air AI pada akhir dekade ini bisa menyamai kebutuhan domestik dasar 1,3 miliar orang. Lahan yang dibutuhkan untuk menopang infrastrukturnya? Bisa melampaui 14.500 kilometer persegi, kira-kira dua kali luas Jabodetabek.
Yang paling mengejutkan dari laporan ini bukan soal skala absolutnya. Debat selama ini terlalu terpaku pada energi yang dihabiskan untuk melatih model-model AI canggih. Studi UNU menemukan justru sebaliknya: penggunaan harian, saat jutaan orang mengetikkan pertanyaan ke chatbot, yang menyumbang 80 hingga 90 persen dari total kebutuhan energi. Satu layanan AI populer saja diperkirakan memproses sekitar 2,5 miliar prompt per hari.
Perbedaan konsumsi antar tugas juga mencolok. Membuat satu gambar lewat AI membutuhkan energi seribu kali lebih besar dibanding sekadar mengelompokkan teks. Pembuatan video, jauh lebih rakus lagi. Efisiensi teknis yang terus membaik agaknya tidak akan sanggup mengimbangi lonjakan permintaan. Ada yang disebut rebound effect: semakin murah dan pintar AI, semakin sering orang memakainya, dan total konsumsi sumber daya justru meledak.
Beban lingkungan itu pun tidak tersebar merata. Manfaat AI dirasakan global, tapi kerugiannya menumpuk di titik-titik tertentu. Di beberapa negara, pusat data sudah menyedot porsi besar dari total konsumsi listrik nasional. Di tempat lain, ekspansi fasilitas ini menguras pasokan air di wilayah yang sudah dihajar kekeringan. Sampah elektronik dari infrastruktur AI diperkirakan mencapai 2,5 juta ton per tahun pada 2030, dan sebagian besar bebannya akan jatuh ke negara-negara berpenghasilan rendah.
Kesenjangan digital ikut memperparah gambaran ini. Lebih dari 90 persen kapasitas komputasi AI global terkonsentrasi hanya di dua negara, Amerika Serikat dan China. Lebih dari 150 negara tidak punya infrastruktur AI domestik yang layak. Pola klasik: keuntungan mengalir ke atas, dampaknya menggenangi yang paling tidak siap.
Tepat di tengah riuh-rendah laporan UNU, Google mengumumkan serangkaian komitmen baru yang bisa dibaca sebagai pengakuan implisit atas skala masalah ini. Raksasa teknologi itu menargetkan menjadi water positive di seluruh operasional pusat data mereka pada 2030, artinya mengembalikan air bersih ke alam lebih banyak dari yang mereka konsumsi.
Google mengucurkan 17 juta dolar AS, sekitar Rp306 miliar, untuk proyek pelestarian air di tujuh negara bagian Amerika Serikat. Perusahaan mengklaim saat ini sudah memiliki 165 proyek di 97 daerah aliran sungai, yang jika rampung bisa mengembalikan lebih dari 19 miliar galon air per tahun pada 2030, dua kali lipat total konsumsi air mereka di 2024.
"Hari ini, kami mengumumkan beberapa komitmen pengelolaan air sebagai janji untuk bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya air yang sangat penting di tempat kami membangun dan mengoperasikan pusat data," kata Wakil Presiden Infrastruktur Global Google, Bikash Koley. "Target kami adalah memperkecil dampak buruk bagi lingkungan sekitar, sehingga pertumbuhan bisnis kami tidak merugikan masyarakat di wilayah tempat kami tinggal dan bekerja," lanjutnya. Ben Townsend, Kepala Strategi Infrastruktur & Keberlanjutan Google, menambahkan bahwa perusahaan akan terus terbuka soal penggunaan air demi melindungi kesehatan jangka panjang daerah aliran sungai.
Komitmen Google ini menarik, tapi perlu dicermati lebih jauh. Laporan UNU secara eksplisit memperingatkan bahwa solusi yang terlihat ramah lingkungan di satu sisi bisa memperparah tekanan di sisi lain, ibarat pedang bermata dua: beralih ke energi terbarukan tertentu memang memangkas emisi karbon, tapi bisa sekaligus mendongkrak konsumsi air dan lahan secara drastis. Entah kebetulan atau tidak, Google memilih momentum ini untuk unjuk komitmen.
Para peneliti UNU menegaskan laporan mereka bukan seruan untuk menghentikan AI. Mereka mendorong transparansi penuh dari industri, desain sistem yang efisien, dan integrasi infrastruktur AI ke dalam perencanaan energi, air, dan tata guna lahan oleh pemerintah. Pertanyaannya, berapa lama industri mau menunggu sebelum tekanan regulasi datang lebih keras? Masa depan teknologi ini, kata mereka, tidak ditentukan oleh inovasi teknis semata, melainkan oleh pilihan kebijakan yang diambil sekarang.