Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria punya tesis yang cukup menarik: kebocoran dalam sistem perdagangan nasional bisa ditekan kalau pemerintah serius mengintegrasikan kecerdasan artifisial dengan teknologi blockchain dari ujung ke ujung rantai pasok.
Pernyataan itu ia sampaikan saat menerima audiensi Blockchain, Robotics, and Artificial Intelligence Network (BRAIN) IPB University di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (22/7). Bukan sambutan basa-basi. Nezar tampak antusias merespons konsep yang dipresentasikan tim riset IPB, termasuk gagasan single gate export yang menempatkan blockchain sebagai fondasi pencatatan transaksi dan AI sebagai mesin analisis serta prediksi pasar.
"Kalau bisa dibuat satu sistem perdagangan yang pencatatannya lebih akurat, kita bisa mencegah kebocoran. Produksinya juga bisa lebih baik karena kita dapat mendeteksi titik-titik kehilangan sehingga optimasi bisa dilakukan," ujar Nezar.
Logika yang ia tawarkan sederhana tapi relevan. Blockchain, dengan sifatnya yang transparan dan tahan manipulasi, bisa membangun sistem pencatatan transaksi yang sulit diakali siapapun. AI masuk dari sisi lain: mengolah data besar, memprediksi permintaan pasar, mengefisienkan distribusi barang. Dua teknologi ini, kalau benar-benar dikawinkan dalam satu ekosistem digital terintegrasi, agaknya bisa menambal banyak celah yang selama ini jadi sumber inefisiensi dan fraud.
Nezar juga menyinggung soal biaya perpindahan antar sistem, persoalan yang kerap luput dari perhatian. Setiap kali data berpindah platform, ada cost yang muncul. Setiap pergantian moda logistik, ada biaya lagi. Akumulasinya menggerus efisiensi, pelan-pelan tapi pasti. "Setiap perpindahan moda ada cost. Pindah ke platform lain, ada cost lagi. Karena itu sekarang arahnya adalah sistem yang seamless, end-to-end, sehingga proses bisnis menjadi lebih efisien," tuturnya.
Kepala Pusat Riset BRAIN IPB, Yandra Arkeman, mempresentasikan konsep single gate export sebagai kerangka konkret dari gagasan itu. Blockchain jadi tulang punggung pencatatan seluruh transaksi ekspor; AI difungsikan untuk analisis data real-time dan proyeksi kebutuhan pasar. Nezar menilai konsep itu selaras dengan agenda transformasi digital pemerintah, terutama untuk sektor agroindustri yang selama ini jadi salah satu penopang utama ekonomi nasional. "Teknologi bisa membantu sistem perdagangan menjadi lebih baik, pencatatannya lebih akurat, dan potensi fraud dapat ditekan," katanya.
Ada sinyal lain dari pertemuan ini yang patut dicatat. Nezar mengapresiasi keterlibatan akademisi yang mulai melirik blockchain hingga quantum computing sebagai objek riset terapan, bukan sekadar kajian teori. Sinergi antara pemerintah dan kampus, menurutnya, perlu diperkuat agar Indonesia tidak melulu jadi pasar konsumsi teknologi global. Bak gayung bersambut, setidaknya di atas kertas.
"Kita harus terus memasang mata dan telinga terhadap perkembangan teknologi. Yang paling penting adalah bagaimana solusi-solusi digital yang dikembangkan benar-benar dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program strategis nasional," tegasnya.
Pertanyaannya kini berpindah ke tataran implementasi. Seberapa jauh pemerintah siap mengawal konsep ini melampaui fase audiensi dan presentasi? Kalau data dan niat baik ini bisa dipercaya, jawabannya ada pada anggaran dan political will tahun depan.