Pelemahan rupiah dan gejolak IHSG beberapa waktu terakhir memantik perbandingan yang cukup bikin was-was: apakah Indonesia sedang melangkah menuju skenario krisis 1998? Eks Menteri Keuangan Fuad Bawazier berpendapat kondisi saat ini tidak bisa disetarakan begitu saja dengan krisis yang pernah mengguncang fondasi ekonomi sekaligus politik Orde Baru.
Tapi Zuly Qodir punya pandangan yang tidak mudah diabaikan. Sosiolog Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu menilai tekanan sosial yang menumpuk sudah sangat akut, meski jarang terlihat di permukaan. "Kalau terus-menerus dan kemudian rakyat kemarahannya tidak bisa terbendung, '98 jilid 2' bisa terjadi, bulan Agustus atau bulan Juli," ungkap Zuly kepada Suara.com, Jumat (5/6/2026).
Wacana ini mulai ramai setelah eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, atau yang dikenal sebagai Noel, memperingatkan Presiden Prabowo Subianto soal konsolidasi besar yang disebut tengah disiapkan untuk menjatuhkan pemerintahan pada Juni hingga Juli 2026. Pernyataan itu langsung memantik debat keras: seberapa valid analogi krisis 1998 dalam konteks hari ini?
Dari sisi indikator ekonomi murni, argumen kelompok yang menolak analogi itu punya pijakan yang tidak bisa begitu saja dikesampingkan. Struktur utang, cadangan devisa, dan sistem perbankan Indonesia saat ini jauh lebih solid dibanding kondisi menjelang kolapsnya Orde Baru. Krisis 1998, perlu diingat, bukan sekadar soal rupiah jatuh bebas, melainkan cermin retak dari sistem keuangan yang memang rapuh sejak akar.
Namun Zuly mengingatkan bahwa krisis sosial tidak selalu mengikuti kalkulasi ekonomi makro. Tingkat keresahan masyarakat, kata dia, sebenarnya tidak kalah akut dibanding era pra-Reformasi. Bedanya ada di ekspresi. Rasa takut terhadap intimidasi membuat banyak orang memilih bungkam. "Sebetulnya sama akutnya, cuma mereka malas ngomong, malas bicara keras karena daripada disiram air keras kan, jadi mereka diam-diam aja. Jadi ketakutannya sekarang sudah luar biasa seperti '98," tegasnya. Bukan ketiadaan kegelisahan, tapi kalkulasi risiko yang berubah.
Ada indikator yang ia anggap cukup bicara: respons publik terhadap program pemerintah. Ketika survei menunjukkan mayoritas masyarakat menilai program Makan Bergizi Gratis bukan prioritas utama, Zuly membaca itu sebagai sinyal ketidakpuasan yang terpendam. Bukan ketenangan.
Pertanyaannya, berapa lama sinyal-sinyal seperti ini bisa diabaikan?
Bagi investor, pertanyaan relevannya bukan semata soal apakah skenario 1998 akan terulang secara literal. Lebih ke soal risk premium politik yang mestinya mulai masuk kalkulasi portofolio. Ketidakstabilan sosial, bahkan yang sifatnya laten, kerap lebih cepat diterjemahkan pasar ketimbang data ekonomi formal. Kadang jauh lebih cepat.
Zuly juga menyoroti pola pengamanan aparat yang dinilainya tidak proporsional. "Yang demo 10 orang, yang mengamankan 30, nah ini kan bahaya sekali menurut saya, yang nonton film pesta babi 100, yang datang mengamankan 300, ini kan berlebihan," pungkasnya. Pola semacam itu, menurutnya, justru bisa memperkeruh situasi ketimbang meredam ketegangan. Soal potensi gerakan mahasiswa, ia skeptis terhadap kampus-kampus besar yang kini lebih memilih kepentingan proyek ketimbang bersikap kritis. Kalau ada gerakan, agaknya justru akan datang dari elemen di luar lingkaran itu.
Ancaman '98 jilid 2', entah kebetulan atau tidak, selalu paling keras digaungkan ketika rupiah sedang tergerus dan daya beli rakyat terasa menipis. Sejarah tidak selalu berulang dengan cara yang persis sama, tapi ia sering berdenyut di frekuensi yang terasa familiar.