Defisit kuartal I 2026 sudah Rp240,1 triliun. Belum ada yang panik, tapi semua mata kini tertuju ke satu arah: harga minyak.
Rata-rata ICP dari Januari hingga akhir April 2026 sudah merayap ke kisaran US$79-80 per barel, jauh di atas asumsi makro APBN yang dipatok US$70 per barel. Pemicunya bukan misteri: konflik Iran versus AS-Israel yang meletus sejak Maret mendorong harga minyak dunia ke level yang bikin kalkulasi fiskal awal tahun terasa basi.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung tidak menutup-nutupi. Di acara Kick Off Percepatan Intermediasi Nasional di kantor pusat Bank Indonesia, Senin (27/4), ia menyebut ada "pelampauan" dari asumsi awal. Skenario terburuknya: jika ICP rata-rata sepanjang tahun tembus US$100 per barel tanpa respons apapun, defisit bisa jebol ke atas 3 persen terhadap PDB, melewati batas yang ditetapkan undang-undang.
Tapi pemerintah tidak tinggal diam.
Pilihan pertama sudah diambil: harga BBM bersubsidi tidak naik. Solar tetap Rp6.800 per liter, Pertalite Rp10.800. Keputusan ini disengaja, untuk meredam inflasi dan menjaga daya beli, khususnya kelompok bawah yang paling babak belur kalau harga energi bergejolak. Konsekuensinya sudah jelas sejak awal: subsidi membengkak karena selisih antara harga keekonomian dan harga jual makin lebar.
"Subsidinya membengkak, sehingga kalau didiamkan, defisit kita bisa di atas 3 persen," ujar Juda.
Langkah kedua: refocusing. Pos-pos yang dianggap kurang produktif, seperti perjalanan dinas, rapat nonoperasional, dan kegiatan seremonial, digeser ke belanja yang lebih berdampak langsung. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut potensi optimalisasi ini berada di rentang Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun. Bukan angka kecil.
Salah satu yang ikut terdampak adalah program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah mengevaluasi pelaksanaannya dengan meniadakan distribusi MBG pada hari Sabtu dan menghapuskan pemberian saat liburan sekolah. Langkah yang, entah kebetulan atau tidak, berpotensi menghemat hingga Rp50 triliun setahun.
Dari sisi angka, belanja negara di kuartal I 2026 sudah berlari kencang: Rp815 triliun, tumbuh 31,4 persen secara tahunan. Masif. Ini jauh lebih agresif dibanding periode sama tahun lalu yang hanya tumbuh 1,4 persen. Belanja pemerintah pusat sendiri mencapai Rp610,3 triliun, melonjak 47,7 persen yoy, sementara transfer ke daerah tercatat Rp204,8 triliun, turun tipis 1,1 persen. Wajar kalau defisit Rp240,1 triliun di kuartal I memunculkan kekhawatiran.
Juda mengingatkan bahwa proyeksi fiskal tidak boleh dibaca secara linier. Mengalikan defisit kuartal I dengan empat lalu menyimpulkan defisit akhir tahun akan jebol adalah cara baca yang keliru, kalau data ini bisa dipercaya sebagai patokan tunggal.
"Kita sangat aware mengenai risiko-risiko itu," tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Kemenkeu kini menerapkan monitoring dan evaluasi mingguan. Setoran pajak, tren restitusi, realisasi belanja, semuanya disisir rutin. Di sisi penerimaan, pendapatan negara kuartal I tercatat Rp574,9 triliun, tumbuh 10,5 persen yoy. Penerimaan perpajakan menyumbang Rp462,7 triliun, naik 14,3 persen, sementara PNBP tergerus 3 persen ke Rp112,1 triliun.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal apakah subsidi membengkak, itu sudah pasti. Pertanyaannya: seberapa jauh refocusing bisa mengimbangi tekanan dari sisi energi? Dan apakah harga minyak mau kooperatif, atau justru terus merayap naik sepanjang sisa tahun.