Pemerintah baru saja memperluas ruang gerak Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara lewat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2026, dan salah satu klausulnya langsung memantik perdebatan di kalangan ekonom: negara kini diperbolehkan menyuntikkan dana APBN ke holding investasi yang dibentuk Danantara.
Ini bukan perubahan kecil. Pasal 31A dalam beleid anyar itu secara eksplisit mengizinkan penyertaan modal negara (PMN) kepada holding investasi Danantara yang bergerak dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Sumber dananya bisa dari dana segar APBN, barang milik negara, piutang negara pada BUMN, hingga aset negara lainnya. Holding penerima PMN itu pun akan berstatus sebagai BUMN yang ditetapkan sebagai "alat fiskal" pemerintah.
Frasa "alat fiskal" inilah pangkal perdebatannya.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menganggap ketentuan ini wajar saja. Alasannya, beberapa tugas Danantara yang berkaitan dengan public service obligation (PSO) memang tidak bisa lepas dari instrumen APBN. "Tugas yang berkaitan dengan PSO, yang masuknya itu non-komersial. Yang non-komersial ini harus tetap ada tanggung jawab APBN," tegas Misbakhun.
Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal melihat celah berbahaya di sini. Bukan soal PMN untuk fungsi PSO, yang memang sudah jadi kelaziman. Yang dikhawatirkan Faisal adalah ketika status "alat fiskal" dipakai untuk menopang aktivitas komersial BUMN. Kalau itu yang terjadi, suntikan APBN bisa menciptakan insentif yang keliru: BUMN tidak perlu berjuang menjadi lebih efisien karena tahu ada dana pemerintah yang siap mengalir. "Kalau dia dari sisi profesionalitas dan juga tingkat daya saingnya itu rendah, kemudian hanya mengandalkan pada injeksi dana dari pemerintah, ini tidak sehat. Di satu sisi BUMN-nya tidak berusaha untuk menjadi lebih kompetitif secara komersial," ujar Faisal.
Belum lagi soal persaingan usaha. Sektor komersial pada dasarnya terbuka juga bagi swasta. Jika holding investasi Danantara yang beroperasi secara komersial terus-menerus mengantongi subsidi modal negara, pelaku swasta yang bersaing tanpa sokongan serupa tentu bisa merasa diperlakukan tidak adil. Entah kebetulan atau tidak, persoalan ini muncul persis ketika CEO Danantara Rosan Roeslani tengah mempromosikan pendekatan investasi jangka panjang sebagai strategi utama lembaganya.
Di hadapan para pejabat di Ruang Sidang Kabinet Kompleks Istana Kepresidenan, Rosan menegaskan bahwa Danantara tidak akan tergoda fluktuasi harian pasar. "Long term approach, baik pada saat kita berinvestasi langsung maupun tidak langsung," kata Rosan. Investor institusional global, lanjutnya, bertumpu pada fundamental ekonomi, bukan pergerakan teknikal jangka pendek.
Strategi itu terdengar solid. Pertanyaannya: apakah bisa berjalan konsisten kalau holding-holding di bawah Danantara berpotensi bergantung pada suntikan APBN setiap kali dihajar tekanan?
Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan punya dugaan yang cukup keras soal ini. Menurutnya, entitas baru yang dibentuk sebagai instrumen fiskal kemungkinan besar akan dipakai untuk mengambil alih beban keuangan BUMN-BUMN bermasalah. "Dugaan saya, entitas baru itu nanti termasuk akan mengurus beban keuangan Whoosh dan BUMN yang ada masalah keuangan," kata Herry.
Kalau skenario itu terbukti, ini jadi ironi besar. Danantara dibentuk salah satunya untuk mengonsolidasikan dividen BUMN agar tidak terus membebani APBN secara langsung. Tapi kalau holding investasi di bawahnya malah berubah jadi "tempat parkir" masalah perusahaan pelat merah, hasilnya justru sebaliknya: APBN kembali terseret. "Seharusnya urusan BUMN dan segala masalahnya berhenti di Danantara, jangan lagi ke APBN. Kan dividennya sudah diparkir di Danantara," kata Herry.
Herry sendiri tidak mempersoalkan status alat fiskal dari sisi hukum. Baginya, yang krusial adalah mekanisme pertanggungjawaban dan pembatasan cakupannya. Status itu semestinya hanya berlaku bagi BUMN yang memang secara khusus ditugaskan negara, bukan diterapkan meluas ke seluruh entitas di bawah Danantara.
Angka dan klausul dalam PP 19/2026 bisa jadi sudah final. Debatnya? Baru saja dimulai.