Perjanjian nuklir AS-Arab Saudi yang baru saja diteken pekan ini langsung membelah opini: Washington menyebutnya "bersejarah", sementara Tel Aviv melihatnya sebagai bom waktu geopolitik yang sewaktu-waktu bisa meledak di kawasan Timur Tengah.
Kesepakatan itu ditandatangani Menteri Energi AS Chris Wright pada Rabu (23/7). Landasannya Pasal 123 Undang-Undang Energi Atom 1954, atau yang lazim disebut "perjanjian 123". Nilainya ditaksir puluhan miliar dolar, berlaku 30 tahun. Komponen utamanya: perusahaan-perusahaan Amerika akan menyuplai teknologi reaktor nuklir ke Arab Saudi, dan membuka kemungkinan bagi Riyadh untuk membangun fasilitas pengayaan uranium di dalam negeri apabila kedua pihak sepakat hal itu diperlukan.
Klausul pengayaan itulah yang bikin suasana memanas. Sejumlah pejabat AS sendiri mengakui perjanjian ini tidak memuat jaminan keamanan yang memadai. The Wall Street Journal melaporkan kesepakatan tersebut bakal memantik kontroversi di Kongres, khususnya di kalangan anggota yang sudah lama curiga terhadap penyebaran teknologi nuklir di kawasan yang, meminjam kata mereka, "bergejolak".
Menggagalkannya bukan perkara mudah. Kongres harus meloloskan resolusi bersama dengan dukungan dua pertiga dari senat maupun parlemen, cukup untuk membatalkan hak veto presiden. Ambang batas yang, realistisnya, sulit dicapai.
Trump lalu turun tangan lewat Truth Social pada Kamis (24/7), mencoba memadamkan kekhawatiran yang sudah telanjur menyebar. Ia menegaskan perjanjian ini tidak akan memungkinkan pengayaan material nuklir, dan menyertakan satu syarat yang agaknya lebih bernuansa politik ketimbang teknis: Arab Saudi wajib bergabung dengan Abraham Accords, alias menormalisasi hubungan dengan Israel. "Tidak akan ada pengayaan material. Dan perjanjian ini adalah subjek dari Arab Saudi bergabung dengan Abraham Accords," tulis Trump.
Namun klarifikasi itu belum cukup menenangkan Israel. Mantan Perdana Menteri Naftali Bennett, yang kini bersaing dengan Netanyahu dalam pemilu 27 Oktober mendatang, menyebut kesepakatan ini sebagai "kegagalan strategis serius" karena dirancang tanpa melibatkan Israel. "Pengayaan nuklir di wilayah Arab Saudi dapat memicu perlombaan nuklir regional dan hilangnya kendali yang berbahaya," kata Bennett, dikutip Al Jazirah.
Departemen Energi AS memilih diksi yang jauh berbeda. Wright dalam pernyataannya menegaskan perjanjian ini "menjunjung tinggi standar tertinggi keselamatan nuklir dan non-proliferasi", sekaligus membuka peluang komersial bagi perusahaan-perusahaan Amerika. Menteri Luar Negeri AS juga menambahkan bahwa ketika sebuah negara memutuskan menjalankan program nuklir sipil yang damai, Washington lebih memilih menjadi mitranya ketimbang membiarkan negara lain mengisi posisi itu. Arab Saudi, kata sang menteri, adalah "sekutu strategis" Washington.
Secara logika bisnis, argumen itu masuk akal. Secara geopolitik, bisa jadi pedang bermata dua. Pertanyaan yang kini menggantung: apakah syarat Abraham Accords dari Trump benar-benar akan jadi pengaman, atau sekadar pemanis agar perjanjian ini lebih mudah dijual ke publik domestik? Kalau data dan sinyal awal ini bisa dipercaya, jawabannya belum jelas sama sekali.