Sekitar US$6 miliar, atau setara Rp107,6 triliun. Aset Iran yang dibekukan itu kini bukan sekadar angka di neraca sanksi, bukan, koreksi: bukan sekadar catatan administratif. Washington tengah mempertimbangkan menjadikannya instrumen tekan yang sesungguhnya.
Pemerintah AS dikabarkan sedang mengkaji langkah hukum dan diplomatik untuk meminta pertanggungjawaban finansial Teheran atas serentetan serangan yang ditudingkan kepada Iran maupun jaringan proksinya di kawasan, termasuk kelompok Houthi Yaman. Para pejabat di Washington menelaah mekanisme hukum terkait aset-aset Iran yang sudah lama dibekukan, sambil mempertimbangkan jalur peradilan internasional guna menekan Teheran membayar kompensasi kepada pihak-pihak terdampak, baik individu, lembaga, maupun entitas pemerintah.
Presiden Donald Trump sudah lebih blak-blakan soal ini. Ia menyatakan aset beku Iran akan dipakai sebagai biaya ganti rugi atas kerusakan kapal-kapal yang diserang saat melintas di Selat Hormuz. Bagi sebagian kalangan di Washington, pernyataan itu bukan sekadar retorika. Bisa jadi ini fondasi awal dari strategi tekanan ekonomi yang lebih sistematis.
Ketegangan antara Washington dan Teheran belum mereda. AS berpandangan bahwa serangan-serangan yang menyasar personel militer dan fasilitas Washington, serta sekutu-sekutunya di Timur Tengah, tidak bisa terus dibiarkan tanpa konsekuensi nyata. Jalur hukum dan ekonomi kini dianggap instrumen tambahan di luar tekanan militer. Pertanyaannya, seberapa jauh jalur ini bisa dipakai?
Agaknya Washington sadar bahwa jalan ini tidak semudah membalik telapak tangan. Sejumlah pengamat menilai keberhasilan upaya tersebut sangat bergantung pada dua hal: kemampuan AS menggalang dukungan internasional, dan kemampuannya membuktikan secara hukum bahwa Iran memang bertanggung jawab langsung atas serangan-serangan yang dijadikan dasar tuntutan. Dua syarat yang, dalam praktiknya, sama-sama berat.
Iran selama ini konsisten membantah keterlibatan langsungnya dalam aksi-aksi proksi di kawasan. Membuktikan rantai komando dari Teheran ke lapangan, di hadapan forum hukum internasional, adalah pekerjaan rumah yang tidak kecil bagi tim hukum Washington. Kalau data dan bukti yang ada bisa dipercaya, proses itu bisa memakan waktu bertahun-tahun.
Terlepas dari peluang keberhasilannya, langkah ini menandai eskalasi pendekatan AS terhadap Iran ke ranah yang lebih formal. Bukan lagi ancaman lisan atau sanksi baru, melainkan potensi gugatan yang bisa membekukan pergerakan aset-aset Teheran lebih jauh. Buat pelaku pasar yang memantau dinamika geopolitik Timur Tengah, tren ini layak masuk radar, khususnya terkait harga minyak dan stabilitas jalur pelayaran di Selat Hormuz.