Pangkalan Angkatan Laut ke-5 AS di Jufair baru selesai dihajar rudal Iran, dan Bahrain sudah bergerak.
Kementerian Dalam Negeri Bahrain pada 27 April mengumumkan pencabutan kewarganegaraan 69 individu yang dituduh mendukung Teheran dan "berkolusi dengan entitas asing" pasca serangan balasan Iran terhadap negara-negara Teluk. Keputusan itu keluar langsung dari Raja Hamad bin Isa Al Khalifa. Dalam pernyataan resminya, kementerian menyebut seluruh 69 orang tersebut "berasal dari keturunan non-Bahrain". Beberapa dilaporkan punya hubungan keluarga satu sama lain.
Konteksnya: Iran mulai menyerang sejumlah negara Teluk sejak akhir Februari, balasan atas operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Teheran. Bahrain masuk daftar target karena menampung fasilitas militer AS, Iran menuduh Manama memberi dukungan logistik bagi operasi Washington. Gencatan senjata yang dimediasi Pakistan baru diberlakukan 9 April, menghentikan rangkaian serangan itu.
Bukan tanpa sejarah, memang. Populasi Syiah di negeri kepulauan itu cukup besar, dan selama bertahun-tahun mereka mengeluhkan peminggiran oleh pemerintah. Ketika Arab Spring menerpa kawasan pada 2011, Bahrain jadi salah satu titik api terpanas. Pemerintah Manama sejak lama menuding Teheran sebagai dalang keresahan internal, tuduhan yang selalu dibantah Iran, setidaknya secara resmi.
Secara hukum domestik, kebijakan ini punya pijakan. Regulasi Bahrain memungkinkan pencabutan kewarganegaraan bila seseorang dinilai merugikan negara atau terbukti tidak setia kepada pemerintah. Masalahnya, identitas 69 orang itu tidak dipublikasikan. Klaim "tidak setia" pun belum diuji secara transparan di ruang mana pun.
Nah, di situlah masalahnya.
Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD), lembaga HAM berbasis di London, langsung menyebut langkah ini "berbahaya" dan berpotensi melanggar hukum internasional. BIRD menyoroti tiga lubang besar: identitas para individu tidak diungkap, status keberadaan mereka, di dalam atau luar Bahrain, sudah ditangkap atau belum, masih gelap, dan yang paling krusial, belum jelas apakah mereka punya kewarganegaraan lain. Tanpa kewarganegaraan ganda, pencabutan ini bisa menjadikan mereka stateless. Kategori yang, dalam hukum internasional, bukan sekadar pelanggaran administratif.
Apakah ini sinyal keras buat komunitas Syiah di Bahrain, atau murni respons keamanan pasca konflik regional? Agaknya keduanya sulit dipisahkan. Bahrain sedang main di dua papan sekaligus: menjaga stabilitas internal sambil mengirim pesan kepada Teheran bahwa simpati terhadap Iran ada harganya. Berapa lama taktik ini efektif, atau justru memperkeruh, itu yang patut dicermati.