Dexlite melonjak dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter. Pertamina Dex dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter. Kenaikan dua digit persen ini bukan angka yang bisa diabaikan begitu saja, apalagi berlaku serentak di tiga operator SPBU besar sejak awal bulan.
Sejak 1 September 2026, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga empat produk BBM nonsubsidi: Pertamax Turbo, Pertamax Green, Dexlite, dan Pertamina Dex. Kenaikan paling tajam terjadi pada Pertamax Green, naik dari Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liter, atau sekitar 15,4% dalam sebulan. Pertamax Turbo ikut terkerek, dari Rp18.300 ke Rp19.600 per liter. Pertamax bertahan di Rp15.950 per liter, sedangkan BBM bersubsidi Pertalite dan Solar masih dibanderol Rp10.000 dan Rp6.800 per liter.
Shell dan bp juga menyesuaikan harga sejak awal September. V-Power Diesel Shell kini dipatok Rp25.420 per liter. Di SPBU bp, BP Ultimate naik dari Rp16.760 ke Rp19.330 per liter, dan BP Ultimate Diesel dari Rp21.910 ke Rp25.420 per liter. Hanya BP 92 yang bertahan di harga lama.
Penyesuaian ini berlangsung bersamaan dengan rangkaian erupsi Gunung Anak Krakatau yang intensif sepanjang awal September, termasuk letusan pada Jumat, 4 September 2026 pukul 23.07 WIB dan berlanjut hingga Minggu. Agaknya tidak ada kaitan langsung antara aktivitas vulkanik itu dengan perubahan harga BBM, tapi timing-nya cukup untuk bikin sebagian orang bertanya-tanya.
Ironiknya, masalah justru muncul dari arah sebaliknya. BBM bersubsidi yang seharusnya tersedia malah langka di lapangan. Di Kalimantan Timur, antrean Pertalite sempat mengular hingga 300 meter di sejumlah SPBU Bontang pada akhir Agustus, melibatkan kendaraan roda dua maupun roda empat selama beberapa hari. Di Kutai Timur, persoalan serupa terjadi pada Biosolar. Tambahan kuota sudah diajukan pemerintah daerah, tapi realisasinya belum ada kepastian.
Komisi II DPRD Kalimantan Timur kini bergerak. Ketua Komisi II Sabaruddin Panrecalle mengatakan pihaknya akan meminta data kebutuhan BBM dari seluruh pemerintah daerah di Kaltim, mencakup jumlah penduduk, kendaraan, kuota yang diajukan, berapa yang dikabulkan, dan berapa yang tidak terakomodir. "Sampai detik sekarang kita tidak punya dasar acuannya itu," kata Sabaruddin.
Persoalan distribusi, menurut Sabaruddin, tidak bisa digeneralisasi begitu saja. Balikpapan memang sudah mengajukan tambahan kuota, tapi masih ada selisih antara kebutuhan dan alokasi yang diterima. Kondisi di kabupaten lain belum tentu sama. Kendaraan pun tidak bisa disamaratakan: ada yang masuk kategori penerima subsidi, ada yang murni kendaraan industri. Pertanyaannya, berapa lama peta buram ini akan dibiarkan tanpa data?
Setelah data terkumpul, DPRD berencana mengundang Pertamina dan Pertamina Patra Niaga untuk meminta penjelasan soal mekanisme penetapan kuota. Pertamina sebelumnya menyatakan kuota Pertalite tidak dipangkas, hanya pengirimannya yang dijadwalkan agar mencukupi hingga akhir tahun. Setidaknya itu klaim manajemen. Dan itulah yang sedang dikejar Komisi II: data pembanding yang bisa membuktikan atau membantah klaim tersebut.
Dua cerita yang berjalan sejajar ini, harga BBM nonsubsidi yang melesat dan distribusi BBM bersubsidi yang tersendat, ujungnya bicara soal hal yang sama. Urusan energi di negeri ini belum beres.