Shanghai jadi saksi babak baru hubungan keuangan Indonesia-China. Kamis, 11 Juni 2026, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Gubernur People's Bank of China (PBOC) Pan Gongsheng menandatangani serangkaian kesepakatan strategis yang, kalau berjalan sesuai rencana, bisa mengubah cara Indonesia bertransaksi dengan mitra dagang terbesarnya itu. Bukan sekadar seremoni penandatanganan biasa.
Sentral dari pertemuan tingkat tinggi ini adalah penjajakan peningkatan nilai Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) antara BI dan PBOC. Ini bukan perjanjian baru, tapi penguatannya. Yang lebih menarik justru ada di tiga capaian konkret yang menyertai pertemuan tersebut.
Pertama, BI, PBOC, dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA) bersama-sama meneken Memorandum of Understanding soal Local Currency Transaction (LCT). Kesepakatan ini memperluas kerangka LCT yang sudah ada hingga mencakup Hong Kong, dengan Chief Executive HKMA Eddie Yue ikut membubuhkan tanda tangan. Artinya, transaksi dagang Indonesia kini bisa menggunakan rupiah dan renminbi dengan China daratan maupun Hong Kong, tanpa harus "mampir" ke dolar AS terlebih dahulu.
Kedua, BI dan PBOC meluncurkan implementasi pembayaran QR lintas batas Indonesia-China. Bukan wacana lagi: saat ini sudah ada 191 penyedia jasa pembayaran di China dan 24 di Indonesia yang terhubung dalam ekosistem ini. Transaksi ritel antara pengusaha dan masyarakat kedua negara kini bisa dilakukan lewat QRIS antarnegara. Agaknya ini yang paling terasa dampaknya di level mikro, dari pedagang tekstil Tanah Abang yang beli langsung dari Guangzhou sampai turis yang tidak perlu tukar dolar lagi.
Ketiga, dan ini yang kerap luput dari perhatian: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) resmi ditetapkan sebagai peserta langsung atau direct participant dalam Cross-border Interbank Payment System (CIPS), sistem pembayaran lintas batas milik China. Status ini memangkas jalur kliring dan penyelesaian transaksi Indonesia-China, yang selama ini kerap melewati bank koresponden di negara ketiga, dengan segala biaya dan waktu yang menyertainya.
Perdagangan Indonesia-China pada 2025 tercatat USD154,5 miliar. Angka yang tidak main-main. Selama ini, porsi besar dari transaksi sebesar itu melewati denominasi dolar, yang berarti ada eksposur terhadap volatilitas nilai tukar setiap kali gejolak geopolitik atau kebijakan The Fed mengguncang pasar. Skema LCT yang diperluas ini, kalau data ini bisa dipercaya dan implementasinya konsisten, memotong risiko itu dari jalurnya.
"Kesepakatan itu membuat transaksi antara Indonesia, Cina Daratan, dan Hong Kong bisa dilakukan dengan menggunakan rupiah atau renminbi tanpa harus menggantungkan pada dolar Amerika Serikat," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dalam keterangannya di Jakarta, Ahad, 14 Juni 2026.
Perry menegaskan bahwa kerja sama ini akan berlanjut ke arah yang lebih dalam, termasuk rencana pembentukan RMB Clearing Bank di Indonesia. Keberadaan clearing bank renminbi domestik berarti Indonesia punya infrastruktur untuk menyelesaikan transaksi yuan secara lokal, tanpa selalu bergantung pada jaringan luar. BI dan PBOC bahkan sudah meneken MoU khusus untuk Renminbi Clearing Arrangement ini, satu lagi fondasi yang diletakkan diam-diam di balik berita besar BCSA.
Dari arah Beijing, sinyal Pan Gongsheng tidak kalah tegas. China dan Indonesia, ia sebut, adalah ekonomi utama dengan tanggung jawab bersama untuk memperdalam kerja sama, dan penguatan ini diharapkan berkontribusi pada stabilitas kawasan. Kalimat diplomatik, memang, tapi dibaca dalam konteks de-dolarisasi global yang sedang berjalan, nadanya cukup jelas.
Pertanyaannya, berapa lama adopsi LCT ini bisa benar-benar mengakar di level pelaku usaha? Infrastruktur sudah diletakkan. Tapi kebiasaan bertransaksi dalam dolar tidak berubah dalam semalam, dan bik-bik eksportir di Surabaya belum tentu langsung paham cara kerja sistem baru ini. Keberhasilan skema ini ujungnya bergantung pada seberapa besar insentif bagi importir dan eksportir untuk beralih, bukan pada berapa banyak MoU yang sudah ditandatangani.