Rapat kerja Komisi VI DPR dengan Badan Pengelola BUMN di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (10/6/2026), berlangsung tertutup. Agenda formalnya: pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran serta Rencana Kerja Pemerintah BP BUMN untuk Tahun Anggaran 2027. Siklus tahunan yang lazim. Tapi konteks di baliknya jauh lebih menarik dari sekadar ritual legislatif.
Sehari kemudian, Kepala BP BUMN Dony Oskaria bercerita dengan santai soal momen yang agaknya menggambarkan betapa rumitnya warisan tata kelola yang harus ia bereskan. Ketika hendak memulai restrukturisasi, ia bertanya hal paling dasar: berapa jumlah anak cucu BUMN? Jawaban pertama yang datang: 888. "Saya pikir ini kok ajaib sekali ya, angkanya kok 8 semua. Saya pikir ada yang menjilat ini," ungkap Dony, Kamis (11/6/2026).
Dua hari berselang angkanya berubah jadi 900. Empat hari kemudian menjadi 970, lalu 1.000, kemudian 1.077, dan di satu titik muncul versi lain yang menyebut 1.073. Bukan selisih recehan. Ratusan entitas hilang-muncul bergantian seolah BUMN bukan perusahaan negara melainkan daftar belanja yang lupa disimpan.
Fakta itu sendiri sudah cukup menjelaskan mengapa konsolidasi data jadi prasyarat sebelum langkah restrukturisasi apapun bisa dimulai. Tanpa basis portofolio yang valid, seluruh perencanaan anggaran berdiri di atas fondasi yang goyah. Rapat anggaran 2027, entah kebetulan atau tidak, digelar tepat setelah BP BUMN mengklaim angka tersebut kini sudah benar.
"Biasanya kita melakukan financial restructuring. Saya bilang saya tidak mau hanya financial restructuring, saya mau business restructuring. Kita ubah, kita pastikan bahwa bisnisnya benar dulu, baru kita kasih inject equity jika mereka memerlukan," kata Dony. Kalau benar dieksekusi, pendekatan ini berbeda dari pola lama yang cenderung menyelamatkan BUMN bermasalah lewat suntikan modal tanpa menyentuh akar masalah bisnisnya.
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk disebut sebagai bukti awal. Perusahaan baja pelat merah yang bertahun-tahun merugi itu kini diklaim mampu membukukan laba sekitar Rp5 triliun setelah dirombak total, bukan sekadar ditata ulang utangnya. Angka yang patut dicermati lebih lanjut, setidaknya sampai laporan keuangan resmi mempertegas klaim itu.
Bagi investor yang memegang saham emiten BUMN, dua agenda ini sebetulnya saling terkait. Seberapa serius BP BUMN memangkas entitas tidak produktif dari lebih seribu entitas tersebut akan menentukan apakah efisiensi yang dijanjikan benar-benar tercermin di laporan keuangan. Atau sekadar berganti kemasan. Pertanyaannya, berapa lama pasar mau menunggu jawabannya?