Kurang dari sebulan setelah Trump dan Xi Jinping duduk semeja di Beijing untuk mempertahankan gencatan senjata dagang, Pentagon meledakkan bom geopolitik baru: BYD, Alibaba, Baidu, dan NIO resmi masuk daftar Chinese Military Companies (CMC) versi terbaru yang dirilis Senin, 8 Juni lalu.
Daftar 1260H ini bukan daftar sanksi langsung, tapi imbasnya tidak bisa dianggap enteng. Mulai akhir bulan ini, Departemen Pertahanan AS dilarang menjalin kontrak dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Pembelian produk dan jasa mereka melalui pihak ketiga pun akan dipangkas mulai 2027. Bagi perusahaan yang selama ini bermitra dengan entitas pemerintah AS, ini pukulan nyata.
Alasan Pentagon memasukkan BYD cukup spesifik. Dalam dokumen resminya, Departemen Pertahanan menyebut produsen kendaraan listrik terbesar dunia itu punya hubungan langsung maupun tidak langsung dengan SASAC, badan pengawas aset negara Tiongkok, serta keterkaitan dengan Kementerian Industri dan Teknologi Informasi (MIIT). BYD juga dikategorikan sebagai "kontributor fusi militer-sipil" karena berlokasi di atau berafiliasi dengan zona perusahaan fusi militer-sipil China. Frasa yang terdengar teknis, tapi di Washington bobot politiknya besar.
BYD tidak tinggal diam. Lewat dokumen yang diajukan ke Bursa Efek Hong Kong, perusahaan asal Shenzhen itu menegaskan dirinya bukan perusahaan militer maupun kontributor fusi militer-sipil, dan karenanya tidak ada pembenaran untuk dimasukkan ke dalam daftar CMC. Manajemen BYD menyatakan akan menempuh seluruh jalur hukum yang tersedia untuk melindungi hak dan kepentingan perusahaan. Mereka juga mengklaim pencantuman ini tidak akan mengganggu operasional bisnis, klaim yang agaknya masih perlu dibuktikan seiring waktu.
Alibaba senada: raksasa e-commerce itu membantah tegas memiliki keterkaitan dengan militer Tiongkok maupun program integrasi sipil-militer yang dijalankan Beijing.
Selain nama-nama besar tadi, daftar terbaru ini mencakup sejumlah pemain yang layak dicermati. Ada EVE Energy, produsen baterai yang banyak menyuplai pabrikan kendaraan listrik global. Ada Hesai dan RoboSense, dua produsen lidar di mana RoboSense sendiri didukung BYD. Ada WuXi AppTec dari sektor bioteknologi, sahamnya langsung tertekan begitu berita ini beredar. Dan ada Unitree, startup robotika yang namanya sempat disebut dalam rencana kolaborasi Nvidia pada 1 Juni lalu, hanya tujuh hari sebelum perusahaan itu masuk catatan hitam Pentagon.
Sejatinya daftar ini bukan hal baru. Pentagon sempat merilis versi Februari 2026, tapi langsung ditarik tanpa penjelasan memadai. Versi Juni ini sebagian besar identik dengan daftar yang ditarik itu, dengan tambahan dua nama: CXMT dan YMTC, dua produsen chip memori yang lama diincar politikus AS yang mendorong sikap lebih keras terhadap Beijing. YMTC menyatakan kekecewaannya, dengan menyebut berbagai pembatasan yang mereka hadapi lebih terasa seperti hambatan persaingan usaha ketimbang urusan keamanan nasional.
Beijing, seperti biasa, mengecam. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebut daftar ini sebagai tindakan diskriminatif yang menekan perusahaan-perusahaan Tiongkok secara tidak wajar, dan mendesak Washington menghentikan praktik yang dinilai keliru tersebut.
Bagi investor di saham-saham yang terdampak, pertanyaannya kini bukan soal apakah daftar ini akan dipersoalkan secara hukum atau diplomatik. Hampir pasti akan. Pertanyaan yang lebih relevan: seberapa dalam eksposur bisnis masing-masing emiten terhadap kontrak atau mitra yang terhubung dengan pemerintah AS? Untuk BYD yang pasarnya mayoritas berada di luar AS, dampaknya kemungkinan lebih ke sentimen dan reputasi. Untuk perusahaan seperti WuXi AppTec yang bergantung besar pada klien farmasi global, ceritanya bisa jauh berbeda.