Ketegangan di kawasan Teluk kembali menghangat, dan Beijing tidak mau berdiam diri.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi bertemu mitranya dari Iran, Abbas Araghchi, di sela-sela pertemuan para menlu anggota Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) di Cholpon-Ata, Kirgizstan, Jumat (24/7). Pesannya lugas: China tidak akan melepas Teheran dari orbit diplomatiknya.
"Sebagai mitra strategis komprehensif, China dengan tegas mendukung Iran dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan martabat nasionalnya," kata Wang Yi, seperti dikutip laman resmi Kementerian Luar Negeri China.
Pertemuan itu bukan basa-basi. Wang Yi secara eksplisit menyebut nota kesepahaman yang ditandatangani lebih dari sebulan lalu, eh, bukan em dash, sebagai hasil berharga dari upaya mediasi dan perundingan. Nota itu, kata dia, memuat harapan rakyat Iran dan Timur Tengah untuk menghentikan perang, dan tidak boleh berakhir sia-sia. Pintu yang sudah dibuka tidak seharusnya ditutup lagi. "Selama masih ada harapan bagi perdamaian, upaya tersebut tidak boleh ditinggalkan," tegasnya.
Sinyal dari Beijing ini bukan tanpa kalkulasi. Selat Hormuz bukan jalur sembarangan: sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melintas di sana, dan setiap guncangan di titik itu langsung terasa di pasar energi global. China, konsumen minyak terbesar di dunia sekaligus importir utama dari Iran, punya kepentingan yang sangat konkret agar kawasan itu tidak mendidih lebih jauh. Kalau data ini bisa dipercaya, tak ada negara yang lebih rugi dari Beijing jika Hormuz benar-benar membara.
Wang Yi menguraikan bahwa China akan berpegang pada empat butir usulan Presiden Xi Jinping soal perdamaian dan stabilitas Timur Tengah. Beijing juga menyatakan siap mendukung upaya mediasi Pakistan dan pihak lain, mendorong dimulainya kembali dialog antarpihak terkait dalam menangani persoalan Selat Hormuz. Tidak cuma retorika, China mengklaim akan ikut merumuskan keamanan kolektif bagi negara-negara Teluk.
PBB dilaporkan turut mendesak percepatan penerapan mekanisme kepercayaan di Selat Hormuz, searah dengan narasi de-eskalasi yang didorong Beijing lewat jalur multilateral.
Pertanyaannya sekarang: apakah desakan China dan seruan PBB cukup menahan laju eskalasi, atau nota kesepahaman itu hanya akan jadi lembar kertas bagus di atas meja perundingan yang sudah terlanjur dingin?