Rp2.527 triliun. Angka yang tidak main-main.
Itulah estimasi dana yang mengendap di sistem perbankan nasional, tidak tersalurkan, tidak bekerja, tidak menggerakkan apa pun. Ribuan pelaku usaha antre kredit, pemerintah gencar mendorong pembiayaan, Bank Indonesia sudah melonggarkan kebijakan. Tapi uangnya tetap diam.
Inilah paradoks yang sedang menghantui perbankan Indonesia hari ini.
Dari sudut bank, kehati-hatian mereka bukan tanpa dasar. Bisnis perbankan berdiri di atas satu fondasi: kepercayaan. Dan kepercayaan itu dijaga ketat lewat kualitas kredit. Satu kesalahan analisis risiko bisa berujung lonjakan NPL, efeknya tidak berhenti di neraca satu bank, tapi bisa merembet ke stabilitas sistem keuangan secara luas.
Naluri defensif bank makin menguat ketika ketidakpastian global belum reda. Kredit konsumsi dipandang rentan karena bergantung pada pendapatan individu yang mudah terguncang PHK atau inflasi. Kredit UMKM? Masalah klasik yang tidak kunjung tuntas: laporan keuangan tidak standar, arus kas tidak terprediksi, agunan tipis.
Logika bank pun sederhana: seleksi diperketat, penyaluran diperlambat. Bukan kegagalan, kata mereka. Strategi bertahan.
Tapi bagi ekonomi, ini terasa seperti mesin yang menyala tapi tidak memasukkan gigi.
Menyalahkan bank sepenuhnya adalah simplifikasi yang malas. Sebab dunia usaha, terutama UMKM, juga datang dengan keterbatasan yang tidak kecil. Banyak pelaku usaha yang secara potensi layak dapat kredit, tapi tidak bankable secara prosedural. Mereka masih mencatat transaksi di buku tulis, belum memisahkan rekening pribadi dan bisnis, belum bisa menyusun proyeksi arus kas yang bisa dibaca analis kredit.
Ketidakpastian ekonomi memperparah situasi. Kredit tidak lagi terlihat sebagai peluang, tapi sebagai beban baru. Alih-alih mengajukan pinjaman, banyak pelaku usaha memilih bertahan dengan skala yang ada. Agaknya, bukan hanya bank yang gentar, tapi juga yang butuh uangnya.
Pola serupa muncul di sisi konsumsi. Ketika biaya hidup merangkak dan prospek pendapatan belum pasti, kredit konsumsi turun prioritas. Masyarakat menahan diri.
Inilah yang disebut mismatch intermediasi. Bank bekerja dengan logika risiko, dunia usaha bergerak dengan logika peluang. Ketika keduanya tidak ketemu, yang terjadi adalah stagnasi senyap: ekonomi tidak jatuh, tapi juga tidak melompat. Merayap. Dan dalam jangka panjang, hilangnya momentum pertumbuhan ini bisa sama berbahayanya dengan krisis terbuka.
Pertanyaannya, siapa yang bergerak duluan?
Membuka kebuntuan ini jelas tidak bisa diserahkan ke satu pihak. UMKM perlu naik kelas bukan hanya dari sisi produksi, tapi dari sisi tata kelola keuangan. Program pendampingan yang selama ini berhenti di pelatihan formal perlu turun ke praktik harian: cara mencatat transaksi, memisahkan keuangan, membaca laba-rugi. Tanpa itu, mereka akan terus berada di luar radar perbankan, setidaknya itu yang tecermin dari data lapangan.
Bank juga perlu keluar dari pakem konvensional yang terlalu kaku. Penilaian kredit tidak bisa bergantung sepenuhnya pada laporan formal. Data alternatif, seperti histori transaksi digital, pola penjualan online, rekam jejak pembayaran, sudah terbukti efektif di banyak pasar berkembang. Adopsinya di Indonesia masih setengah hati.
Pemerintah dan OJK punya pekerjaan rumah yang tidak ringan: perkuat skema penjaminan kredit, perluas insentif bagi bank yang berani masuk ke segmen UMKM, dan bangun ekosistem usaha yang membuat kredit terasa seperti peluang, bukan jebakan. Akses pasar, kepastian regulasi, stabilitas harga input, semua itu prasyarat yang sering terlupakan.
Selama bank dan dunia usaha sama-sama ragu, Rp2.527 triliun itu akan tetap jadi angka yang dingin di laporan statistik. Besar, tapi beku. Yang menganggur bukan hanya uangnya, tapi juga potensi pertumbuhan yang seharusnya sudah bergerak dari kemarin.