Lebih dari separuh perusahaan BUMN saat ini merugi. Dari 1.077 entitas di bawah pengelolaan negara, sekitar 52 persen tercatat minus, dengan akumulasi kerugian mencapai Rp 20 triliun.
Dari angka itulah Danantara membangun argumen untuk restrukturisasi paling ambisius dalam sejarah BUMN Indonesia. COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengumumkan rencana pemangkasan jumlah entitas dari 1.077 menjadi sekitar 200-300 perusahaan, dengan target rampung akhir 2026. Kalau proses streamlining tuntas hingga menyentuh angka 254 entitas, Dony mengklaim Danantara bisa langsung mengantongi penghematan Rp 50 triliun per tahun. Bukan proyeksi jangka jauh. "Immediate saving," kata Dony, "di depan mata."
Logika di baliknya cukup sederhana: selama ini BUMN terbiasa dengan apa yang Dony sebut "layering transaction", transaksi yang harus melewati berlapis entitas dari induk ke anak, dari anak ke cucu, dari cucu ke cicit, sebelum sebuah pekerjaan benar-benar dieksekusi. Inefisiensi dari struktur berlapis ini diperkirakan mencapai Rp 30 triliun. Sebagai bukti awal, merger tiga anak usaha Pertamina, yakni Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional, dan Pertamina International Shipping, diklaim sudah memangkas biaya sekitar USD 600-700 juta atau setara lebih dari Rp 9 triliun. Pola serupa ditemukan di Telkom Group, di mana proyek serat optik harus melewati beberapa lapis perusahaan sebelum ada yang benar-benar megang cangkul.
Satu hal yang sengaja ditaruh di garis terdepan narasi Danantara: tidak akan ada PHK. Presiden Prabowo Subianto disebut telah memberi arahan eksplisit agar transformasi ini tidak mengorbankan pekerja. Dony punya hitungannya sendiri. Total biaya tenaga kerja dari seluruh perusahaan yang akan dikonsolidasi hanya berkisar Rp 2-3 triliun per tahun, jauh lebih kecil dibanding potensi efisiensi puluhan triliun yang bisa diraup. "Jadi saya berpikir, kalau gitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp 47 triliun," ujar Dony. Seluruh pegawai, tegasnya, akan dialihkan ke perusahaan hasil konsolidasi.
Tapi di balik angka-angka yang terdengar meyakinkan itu ada pengakuan yang justru lebih mengejutkan. Pada tahap awal pendataan, bahkan jumlah pasti entitas BUMN pun belum diketahui. Angkanya berubah-ubah: 888, lalu 900, kemudian 972, sempat disebut 1.000, sebelum akhirnya terkonfirmasi di 1.077. "Artinya, jumlah perusahaan BUMN saja kita tidak tahu," kata Dony, dengan nada yang lebih terdengar seperti kritik internal ketimbang pembelaan.
Itulah mengapa langkah pertama Danantara bukan langsung konsolidasi, melainkan pendataan menyeluruh. Baru setelah data tervalidasi, restrukturisasi portofolio dimulai.
Soal pendekatan, Dony ingin memisahkan diri dari pola yang selama ini lazim. Ia tidak mau sekadar financial restructuring, di mana perusahaan yang babak belur keuangannya langsung disuntik modal tanpa memperbaiki model bisnisnya. "Kita ubah, kita pastikan bahwa bisnisnya benar dulu, baru kita kasih inject equity jika mereka memerlukan," ungkapnya. Krakatau Steel disebut sebagai bukti pendekatan ini bisa berhasil: perusahaan yang bertahun-tahun merugi kini diklaim membukukan laba sekitar Rp 5 triliun setelah melalui business restructuring yang menyentuh model operasional, bukan sekadar neraca.
Pertanyaannya, berapa besar dampak konsolidasi ini terhadap emiten-emiten BUMN yang sudah tercatat di bursa? Struktur yang lebih ramping dan target penghematan Rp 50 triliun membuka peluang perbaikan margin, tapi risiko transisi juga tidak bisa dianggap enteng, terutama jika merger antar entitas menyentuh kepentingan pemegang saham minoritas di anak usaha yang sudah listing.