Bayangkan sebuah korporasi yang tidak tahu persis berapa anak usahanya. Itulah kondisi BUMN Indonesia sebelum Danantara turun tangan.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pada tahap awal pendataan, jumlah entitas BUMN terus berubah: dari 888, melompat ke 900, lalu 972, sempat di angka 1.000, hingga akhirnya tercatat 1.077 perusahaan. Fakta ini, jujur saja, cukup mencengangkan. "Artinya, jumlah perusahaan BUMN saja kita tidak tahu," ujar Dony dalam keterangannya, Jumat.
Data yang kini tervalidasi itu menjadi fondasi bagi agenda berikutnya: memangkas jumlah entitas dari 1.077 menjadi sekitar 200 perusahaan. Konsolidasi berskala jumbo, eh, bukan, mari pakai bahasa yang lebih lugas, lebih dari 800 entitas bakal dilebur, digabung, atau ditata ulang strukturnya.
Tapi satu hal yang Dony pastikan: proses ini bukan PHK massal. Penyederhanaan entitas diarahkan semata untuk mendongkrak efisiensi organisasi dan mempertajam daya saing, bukan mengorbankan tenaga kerja.
Lebih jauh, ia terang-terangan menolak pendekatan tambal sulam yang selama ini lazim. "Biasanya kita melakukan financial restructuring. Saya bilang saya tidak mau hanya financial restructuring, saya mau business restructuring. Kita ubah, kita pastikan bahwa bisnisnya benar dulu, baru kita kasih inject equity jika mereka memerlukan," tegasnya.
Dalam bahasa pasar, artinya tidak ada lagi suntikan modal negara sebelum model bisnis perusahaan dinyatakan sehat. Klaim yang masih perlu dibuktikan konsistensinya, mengingat godaan politik di balik pengelolaan BUMN tidak pernah benar-benar sirna.
Sebagai bukti bahwa ini bukan sekadar retorika, Dony menunjuk PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Perusahaan baja nasional yang sempat bertahun-tahun terbelit kerugian itu kini membukukan laba sekitar Rp 5 triliun, setelah melewati perombakan model bisnis dan operasional secara menyeluruh, bukan cuma penataan ulang beban utangnya.
Rp 5 triliun. Angka yang tidak main-main untuk perusahaan yang sebelumnya nyaris jadi pasien kronik negara.
Bagi investor yang memegang saham emiten BUMN, peta ini layak dicermati. Konsolidasi besar-besaran berpotensi melahirkan entitas yang lebih ramping, tetapi proses transisi selalu menyimpan risiko kejutan. Pertanyaannya bukan apakah restrukturisasi ini akan berjalan, melainkan seberapa cepat hasilnya terlihat di laporan keuangan, dan apakah konsistensinya bertahan ketika tekanan politik mulai mengetuk pintu.