Selisih dua suara. Itulah margin yang tersisa ketika DPR Amerika Serikat meloloskan paket anggaran 95 miliar dolar AS, sekitar Rp1.701 triliun, untuk melanjutkan perang di Iran pada Rabu (22/7/2026). Voting 216-214 di Capitol Hill bukan sekadar angka tipis. Ini sinyal bahwa konsensus dalam tubuh Partai Republik sendiri mulai retak.
Sebagian besar dana, 60 miliar dolar AS, dialokasikan untuk angkatan bersenjata. Ditambah 13 miliar dolar AS untuk intelijen dan keamanan nasional, 12 miliar dolar AS untuk bantuan petani yang kena tampar perang dagang Trump, serta 10 miliar dolar AS untuk program-program terkait pemilu. Paket lengkap yang agaknya mencerminkan betapa banyak agenda yang menumpang di satu RUU.
Ketua DPR Mike Johnson berargumen langkah ini menempatkan Partai Republik pada jalur yang mengamankan pemilu dan memperkuat tanah air. Retorika itu langsung dibalas oleh anggota DPR Demokrat Rosa DeLau. "Rakyat Amerika tidak menginginkan lebih banyak perang tanpa akhir, tanpa tujuan, mahal, dan mematikan di Timur Tengah. Mereka menginginkan harga kebutuhan pokok seperti makanan, perumahan, perawatan kesehatan, perawatan anak, dan bensin turun," kata DeLau. Sulit dibantah, apalagi bensin kini sudah menembus 4 dolar AS per galon, terkerek oleh tersendat-sendatnya lalu lintas Selat Hormuz.
RUU tersebut kini melaju ke Senat. Jalan di sana tidak mulus. Pemimpin Mayoritas Senat John Thune belum bisa memastikan nasibnya, sementara beberapa senator Republik terpecah antara yang mau menggelontorkan lebih banyak dan yang menuntut pemotongan di tempat lain. Thune sendiri terkesan lebih sibuk menghindari shutdown pemerintah ketimbang memikirkan nasib RUU ini. "Kita lihat saja nanti," katanya. Jawaban yang tidak meyakinkan siapapun.
Kongres sebenarnya sudah mengalokasikan 150 miliar dolar AS tahun lalu. Kenyataannya, Washington sudah menghabiskan 37,5 miliar dolar AS untuk perang ini, hampir seperlima APBN Indonesia 2026 yang mencapai 220 miliar dolar AS. Enam hari pertama serbuan saja sudah membakar 11,3 miliar dolar AS. Menteri Pertahanan Pete Hegseth sampai perlu datang ke Senat untuk mengeluh kekurangan uang. Bukan persis gambaran "kemenangan" yang selama ini diklaim Trump.
Di lapangan, situasinya lebih gelap. Total 18 personel militer AS tewas, lebih dari 500 terluka. Di sisi Iran, korban sipil jauh lebih besar, termasuk lebih dari 160 siswi sekolah dasar di Minab yang tewas ketika sekolah mereka dihantam rudal. Trump berulang kali mengklaim Iran sudah melemah 91 persen. Bocoran laporan intelijen AS yang dilansir The Guardian berbicara sebaliknya: pada Mei, intelijen AS menyimpulkan Iran sudah mendapatkan kembali akses ke 30 dari 33 lokasi peluncuran rudal di sepanjang Selat Hormuz, serta memulihkan sekitar 70 persen persediaan rudal dan peluncurnya. Angka yang patut dicermati, kalau data ini bisa dipercaya, mengingat narasi resmi Washington sangat berbeda.
Para senator sudah mulai menyebut yang tidak ingin didengar pemerintahan Trump: strategi Hegseth gagal total, prakiraan sebelum perang keliru besar, dan yang paling menohok, perang ini bukannya menyusut malah merambat ke Suriah, Bahrain, dan negara-negara Teluk lain. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menyebutnya "perang eksistensial". Dalam kerangka itu, Iran tidak punya opsi untuk mundur, berapapun kerugian yang ditanggung.
Kesepakatan damai sementara yang dimediasi Pakistan sudah ditandatangani, tapi kedua pihak kembali saling serang Juli ini. Ironisnya, perjanjian itu justru memuat poin-poin yang menguntungkan Teheran: kemungkinan Iran mengelola Selat Hormuz di masa depan, janji investasi miliaran dolar, hingga pencabutan sanksi internasional. Washington salah baca bahwa insentif ekonomi cukup untuk membuat Iran tidak menggunakan kartu truf strategisnya.
Elliot Abrams, peneliti Timur Tengah dari Council on Foreign Relations, menyimpulkan ringkas: situasi kembali ke titik awal. Pertanyaannya, siapa yang lebih sabar?
Di Washington, Pemimpin Demokrat Senat Chuck Schumer memaksa pemungutan suara untuk resolusi penghentian perang pada Kamis (23/7/2026). Empat senator Republik, termasuk Susan Collins dan Bill Cassidy, sudah pernah mendukung resolusi serupa pada Juni lalu dan langsung dicap "pecundang" oleh Trump. Schumer menekan keras: korban terus bertambah, biaya terus membengkak, dan Trump belum pernah menjelaskan apa definisi kemenangan dalam perang ini.
Bagi Partai Republik yang menghadapi pemilu paruh waktu November nanti, kalkulasinya makin rumit. Survei Washington Post/Ipsos Juli ini mendapati hanya sekitar dua pertiga basis Republik yang masih mendukung kebijakan Iran Trump. Senator Mike Rounds dari South Dakota mengakui betapa sulitnya situasi ini. "Ini rumit. Banyak hal yang kita ketahui, tetapi tidak dapat kita bicarakan karena itu dirahasiakan," katanya.
Bagi investor yang memantau harga minyak dan dinamika Selat Hormuz, itu bukan jawaban yang cukup.