Struk SPBU itu beredar di Instagram dan langsung ramai. Bertanggal transaksi 11 Juni 2026, dokumen kecil itu menunjukkan sesuatu yang cukup bikin dahi berkerut: harga keekonomian Pertalite tercatat Rp 18.040 per liter, jauh di atas harga jual Pertamax yang saat ini dipatok Rp 16.250 per liter di wilayah Jabodetabek.
Pertamax punya RON 92, kualitasnya lebih tinggi dari Pertalite yang hanya RON 90. Tapi harga pasarnya justru lebih murah? Bukan main. Anomali inilah yang membuat publik bertanya-tanya dan akhirnya memaksa Pertamina angkat bicara.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth M.V. Dumatubun menjelaskan bahwa Pertalite adalah BBM bersubsidi, sehingga selisih antara harga keekonomian dan harga jual di SPBU sepenuhnya ditanggung pemerintah. Konsumen hanya membayar Rp 10.000 per liter, artinya subsidi yang dikucurkan negara mencapai Rp 8.040 untuk setiap liternya.
Wait. Em dash itu harus dihapus. Mari saya susun ulang:
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth M.V. Dumatubun menjelaskan bahwa Pertalite adalah BBM bersubsidi. Selisih antara harga keekonomian dan harga jual di SPBU sepenuhnya ditanggung pemerintah. Konsumen cukup membayar Rp 10.000 per liter, sementara negara menanggung Rp 8.040 untuk setiap liternya. "Program subsidi BBM adalah kewenangan dan ditentukan oleh pemerintah. Subsidi diberikan pada Pertalite, dan Pertamina sebagai operator patuh kepada kebijakan pemerintah," kata Roberth kepada Kompas.com, Minggu (14/6/2026).
Pertamax lain cerita. Tidak ada subsidi, harganya semestinya ikut naik-turun mengikuti pasar minyak dunia. Sepanjang beberapa bulan terakhir, Pertamina menahan harga Pertamax di level Rp 12.300 per liter sejak 1 April 2026, hasil koordinasi dengan pemerintah menyikapi tren kenaikan harga minyak global. Penahanan itu akhirnya jebol, dan pada 10 Juni 2026 harga Pertamax disesuaikan menjadi Rp 16.250 per liter.
Apakah Rp 16.250 itu harga keekonomian yang sesungguhnya? Belum. Roberth mengakui harga jual Pertamax saat ini masih di bawah harga pasar wajarnya. Kalau Pertamax dibiarkan mengikuti harga keekonomian penuh, nilainya akan melampaui harga Pertalite tanpa subsidi. "Apabila Pertamax mengacu harga keekonomian yang seharusnya, maka akan lebih mahal dari Pertalite tanpa subsidi. Poin pentingnya adalah bahwa harga Pertamax saat ini ada peran pemerintah di dalamnya dan juga Pertamina," kata dia.
Jadi yang viral bukan sekadar anomali akuntansi, agaknya, tapi cerminan betapa dalamnya tangan negara dalam urusan harga BBM, baik yang bersubsidi maupun yang secara resmi disebut nonsubsidi. Pertanyaannya, sampai kapan skema penahanan harga ini bisa bertahan?
Namun ada persoalan yang lebih mendesak di ujung timur Indonesia. Di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, masalahnya bukan soal harga keekonomian yang tak dipahami publik. Di sana Pertalite memang tidak ada di pompa bensin. Pantauan di sejumlah SPBU kawasan Naikoten, Oebufu, Oepura, dan Oesapa pada 14-15 Juni 2026 menemukan pemandangan seragam: papan "Pertalite habis", dengan satu-satunya alternatif yang ditawarkan petugas adalah Pertamax seharga Rp 16.250 per liter.
Banyak pengendara memilih pergi. Tidak sanggup membeli Pertamax, mereka berburu Pertalite eceran di pinggir jalan yang dijual Rp 12.000 per liter, 20 persen lebih mahal dari harga resmi. Harga eceran pun berpotensi terus terkerek seiring berkurangnya pasokan ke pengecer, yang biasanya mengandalkan SPBU sebagai sumber.
Sejumlah warga menduga pemerintah sengaja memperketat kuota Pertalite untuk mendorong konsumen beralih ke Pertamax. Klaim yang masih perlu dibuktikan, tentunya. Area Manager Relations PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menyatakan stok Pertalite di Kupang aman, ketahanan stok mencapai sepuluh hari. Rata-rata konsumsi Pertalite di NTT sekitar 892.000 liter per hari. "Ketahanan stok Pertalite per hari ini mencapai sepuluh hari ke depan. Namun, stok bersifat dinamis karena secara berkala ada suplai dari kapal, kilang, dan terminal BBM yang beroperasi setiap hari," sebut Ahad.
Angka di atas kertas itu belum menjawab antrean panjang di lapangan. Situasi di Kupang kian pelik karena krisis energi tidak berhenti di BBM saja. Harga elpiji ikut melonjak, minyak tanah langka dengan harga eceran yang menembus Rp 10.000 per liter, lebih dari dua kali lipat harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 4.000 per liter. Warga harus mengantre berjam-jam di agen hanya untuk mendapat 5 liter, dan banyak yang pulang dengan tangan kosong.
Hasilnya? Sebagian warga Kupang kembali ke kayu bakar. Di Pasar Kasih, lapak penjual kayu bakar bermunculan. Harganya sudah naik: yang tadinya Rp 10.000 dapat empat ikat, kini hanya tiga ikat. "Biasanya yang membeli kayu bakar itu untuk kebutuhan pesta dan dalam jumlah banyak. Sekarang banyak yang membeli untuk kebutuhan harian di rumah karena harga minyak tanah naik," kata Andre, pedagang di Pasar Kasih.
Bagi Ina (50), warga Kelurahan Bello, situasi ini terasa seperti memutar waktu puluhan tahun ke belakang. "Kami pakai kayu bakar untuk memasak air dan makanan. Ini sangat membantu. Kompor minyak tanah hanya digunakan kalau ada kebutuhan mendesak pada malam hari. Rasanya seperti kembali ke zaman dulu," katanya.
Dua sisi dari satu masalah besar: di Jakarta orang mempertanyakan logika harga di struk SPBU, sementara di Kupang orang sudah tidak peduli logika. Yang penting bisa mengisi tangki.