Selat Hormuz sedang tidak baik-baik saja. Pasukan AS pada Sabtu (25/7) naik ke atas tanker berbendera Komoro, M/T Charminar, di Laut Arab sebagai bagian dari penegakan blokade maritim terhadap Iran. Bukan hanya satu kapal: CENTCOM menyatakan sudah mengalihkan 12 kapal komersial yang berusaha menembus blokade tersebut, lalu tanker Charminar diizinkan melanjutkan perjalanannya setelah proses verifikasi selesai.
Di jalur diplomatik, para menteri luar negeri bergerak tak kalah sibuk. Menlu Mesir Badr Abdelatty menelepon koleganya dari Iran, Abbas Araghchi, dan dari Oman, Badr Albusaidi, pada hari yang sama. Topik utamanya: deeskalasi, dan yang tak bisa diabaikan, kebebasan navigasi di Selat Hormuz serta Laut Merah.
Abdelatty menegaskan perlunya penghentian semua aksi militer segera. Ia menekankan bahwa Selat Hormuz dan Laut Merah bukan sekadar jalur perairan, melainkan urat nadi perdagangan internasional yang kalau terganggu, dampaknya merambat ke rantai pasokan global. "Langkah-langkah perdamaian ini krusial untuk memperkuat keamanan dan stabilitas regional, sekaligus melindungi warga dari dampak eskalasi yang lebih buruk," tegasnya, dikutip Anadolu.
Oman pun tidak tinggal diam. Sehari sebelumnya, delegasi Muscat sudah terbang ke Teheran khusus untuk merancang mekanisme navigasi aman di Selat Hormuz. Bak gayung bersambut dengan manuver Cairo.
Akar kekacauan ini bisa dilacak ke satu titik. AS dan Iran sempat menandatangani nota kesepahaman pada 18 Juni untuk mengakhiri konflik yang sudah berlangsung sejak 28 Februari. Namun sejak 8 Juli, militer AS kembali melancarkan serangan ke Iran, dengan dalih merespons tindakan Iran terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz. Iran membalas dengan menyerang pangkalan AS di Timur Tengah, lalu menuduh Washington melanggar perjanjian. Trump kemudian mengumumkan bahwa gencatan senjata itu tidak lagi berlaku.
Frontal makin banyak. Di Laut Merah, kelompok Houthi Yaman melarang kapal-kapal komersial berafiliasi Arab Saudi melintas di jalur Bab al-Mandab, yang langsung memicu serangan balasan dari koalisi pimpinan Riyadh. Dua jalur maritim strategis sekaligus terancam dalam waktu bersamaan. Sekitar 20% perdagangan minyak dunia melewati Selat Hormuz. Angka yang tidak main-main.
Pada Kamis (23/7), Trump juga menyatakan pemerintahannya akan memakai aset beku Iran di bawah kendali AS untuk menanggung kerugian kerusakan kapal dan muatan akibat blokade. Klaim yang masih perlu dibuktikan implementasinya, kalau data hukum internasional yang mengiringinya bisa dipercaya sepenuhnya.
Pertanyaannya sederhana: apakah telepon-telepon diplomatik Cairo cukup untuk meredam peluru dan rudal yang sudah terlanjur ditembakkan?