RABU, 21 OKTOBER 2026

Home  ›  Bisnis  ›  IHSG Ditutup Anjlok 4,52%, Rupiah Rp18.188: Narasi...

Bisnis

IHSG Ditutup Anjlok 4,52%, Rupiah Rp18.188: Narasi 'Sell Indonesia' Makin Keras

IHSG ditutup di level 5.342 pada akhir sesi Senin, rupiah menyentuh Rp18.188 per dolar AS. Dua angka ini bukan sekadar koreksi teknikal, melainkan cerminan dari sentimen global yang kian bulat: jual dulu, tanya belakangan.

Infografik Pergerakan IHSG (Per Tahun) 2026

Rupiah ditutup di Rp18.188 per dolar AS pada Senin (8/6/2026), terdepresiasi 9 persen sejak awal tahun. IHSG amblas 4,52 persen ke level 5.342, melanjutkan spiral yang sudah menggerus indeks hampir 37,88 persen secara year-to-date.

Angka itu bukan sekadar statistik harian. Di meja-meja trading global, nama Indonesia kini disebut bersama satu perintah pendek: sell.

Istilah "Sell Indonesia" mulai ramai diperbincangkan setelah Bloomberg dan The Straits Times menerbitkan laporan bertajuk 'Sell Indonesia' sweeps trading desks as Prabowo tightens grip pada 5 Juni lalu. Salah satu sumber yang dikutip adalah George Boubouras, kepala riset hedge fund K2 Asset Management. "Saya tidak memiliki eksposur sama sekali terhadap Indonesia. Saya tidak akan memberi mereka kesempatan," tegasnya. Kalimat yang cukup keras untuk ukuran seorang fund manager.

Apa yang membuat investor global senegatif ini? Jawabannya berlapis. Tekanan eksternal datang dari konflik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak naik, memperbesar kebutuhan dolar dan menekan neraca berjalan. The Fed yang masih mempertahankan suku bunga tinggi menambah daya tarik dolar di mata investor global, membuat aset negara berkembang seperti Indonesia relatif kurang menarik.

Tapi sentimen yang benar-benar membakar kekhawatiran agaknya lebih bersumber dari dalam. Investor mempertanyakan bagaimana target pertumbuhan ekonomi 8 persen akan tercapai. Program-program ambisius seperti Makan Bergizi Gratis, penguatan peran negara di sejumlah sektor, dan penggelontoran dana besar ke Danantara menimbulkan tanda tanya soal keberlanjutan fiskal. Bagi sebagian manajer aset internasional, semakin besar intervensi negara berarti semakin susah memprediksi kondisi bisnis. Bukan main.

Ancaman penurunan status Indonesia oleh MSCI dari emerging market ke frontier market turut memperburuk keadaan. Banyak perusahaan besar Indonesia punya saham publik yang kecil karena dikuasai pemegang pengendali, sehingga free float terbatas dan likuiditas pasar tertekan. Pengumuman resmi baru akan keluar pertengahan Juni, tapi pasar sudah bereaksi jauh sebelum itu.

Satu nama yang kerap muncul dalam narasi ini: Sri Mulyani. Hengkangnya mantan Menteri Keuangan itu pada 2025 dibaca banyak investor sebagai sinyal hilangnya jangkar kredibilitas fiskal Indonesia. Selama bertahun-tahun, kehadirannya memberi keyakinan bahwa prinsip dasar pengelolaan ekonomi tetap terjaga, apa pun yang terjadi di panggung politik. Entah kebetulan atau tidak, tekanan pasar mulai terasa jauh lebih dalam setelah kepergiannya.

Data arus modal mempertegas cerita ini. Asing telah menarik Rp53,97 triliun dari pasar saham domestik sepanjang tahun berjalan hingga akhir Mei 2026, lebih besar dari Rp45,34 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Di pasar Surat Berharga Negara, jual neto asing mencapai Rp15,43 triliun, berbalik drastis dari beli neto Rp49,62 triliun setahun sebelumnya. Pembalikan yang tidak kecil.

Rp15,43 triliun versus beli neto Rp49,62 triliun. Angka yang tidak main-main.

Di level sektoral, Direktur PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk Reza Priyambada mencatat tekanan terdalam dialami emiten keuangan dan transportasi. Kenaikan suku bunga acuan membayangi ekspansi kredit. Dolar yang kuat dan BBM yang mahal menggerus margin operasional emiten transportasi dari dua arah sekaligus.

Ibrahim Assuaibi dari PT Traze Andalan Futures memproyeksikan rupiah bisa menembus Rp19.000 sebelum akhir Juni, sementara IHSG berpotensi menguji level 4.000. Kalau benar, itu akan menjadi level terkritis dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah tidak tinggal diam. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut laporan-laporan itu tidak akurat karena penulisnya tidak memahami fundamental ekonomi Indonesia. "Kita tidak sedang menuju keadaan seperti 1998," ujar Purbaya. Ia bahkan mempercepat konferensi pers realisasi APBN sebagai sinyal transparansi, berharap data fiskal yang solid bisa perlahan membalik sentimen.

Apakah pasar akan percaya? Pertanyaan itulah yang kini lebih penting dari angka mana pun.