Selisih harga setidaknya Rp 60 juta antara Daihatsu Ayla dan Wuling Air EV memang kentara di brosur dealer. Tapi satu angka tidak pernah tercantum di sana: berapa biaya emisi yang ditanggung APBN, dan ditanggung paru-paru kita, setiap kali mobil bensin itu dinyalakan.
Itu yang coba disuarakan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pekan lalu.
Andry Satrio Nugroho, Head of Center of Industry, Trade and Investment Indef, menyebut perbandingan harga kendaraan listrik dan mobil konvensional saat ini belum apple-to-apple. Ada komponen biaya eksternalitas dari emisi yang selama ini tidak masuk dalam struktur harga kendaraan fosil. Negara dan masyarakat yang menanggung, mulai dari kerusakan lingkungan hingga beban layanan kesehatan.
"Ada biaya yang tidak terlihat dalam harga mobil BBM, terutama dari emisi," kata Andry.
Bukan klaim kosong. Studi Bank Dunia mencatat kerugian ekonomi akibat polusi udara di Indonesia bisa menembus lebih dari 3 persen PDB per tahun. Laporan WHO menunjukkan gambaran serupa: sektor transportasi dan industri berkontribusi pada jutaan kasus penyakit pernapasan. Biaya itu riil. Hanya saja tidak pernah muncul di faktur pembelian kendaraan.
Dari sisi operasional, kesenjangannya makin telanjang. Mobil listrik cuma butuh sekitar Rp 170 per kilometer, dihitung dari rata-rata konsumsi 10 kWh per 100 km dengan tarif listrik rumah tangga Rp 1.699 per kWh. Mobil BBM? Sekitar Rp 866 per kilometer, asumsi konsumsi 1 liter per 15 km di harga bensin Rp 13.000.
Lima kali lipat lebih boros. Dihitung sepanjang usia pakai kendaraan, angka itu bukan main.
Maka wajar kalau Indef mendorong pemerintah mempertimbangkan instrumen disinsentif emisi, salah satunya cukai emisi bagi kendaraan fosil. Tujuannya sederhana: supaya biaya lingkungan terefleksi dalam harga kendaraan sejak konsumen pertama kali membuka dompet, bukan dibebankan diam-diam ke publik lewat APBN.
Secara ekonomi, agaknya masuk akal. Secara politik? Bisa jadi disambut penolakan dari segmen pasar yang sensitif harga. Pedang bermata dua.
Debat kebijakan itu belum rampung, tapi pasar kendaraan listrik terus bergerak sendiri. Data Gaikindo mencatat penjualan kendaraan elektrifikasi sepanjang Januari hingga November 2025 mencapai 82.525 unit, setara 11,6 persen dari total penjualan otomotif nasional yang sebesar 710.084 unit. Populasi kendaraan listrik di Indonesia sendiri diklaim telah melampaui 358 ribu unit per 2026.
Pertanyaannya bukan lagi soal apakah transisi ini bakal terjadi. Yang belum terjawab: siapa yang menanggung ongkosnya, dan kapan struktur harga kita mau jujur kepada konsumen.