Inggris menarik garis lebih tegas terhadap Israel. Menteri Luar Negeri Ed Miliband dijadwalkan berdiri di hadapan parlemen pada Selasa (8/9/2026) untuk mengumumkan serangkaian kebijakan baru, termasuk larangan perdagangan barang dan jasa yang berasal dari permukiman ilegal Israel di Tepi Barat.
Bukan sekadar penyesuaian retorika. London menyebutnya sebagai perombakan total arah kebijakan terhadap konflik Israel-Palestina, sebuah dossier yang sudah lama nyaris tak tersentuh di meja diplomasi Inggris. Perdana Menteri Inggris lebih dulu bersuara, menyatakan perluasan permukiman Israel di Tepi Barat tidak bisa lagi diterima.
Cakupan larangan yang sedang digodok mencakup produk pertanian dari wilayah permukiman, ditambah sejumlah jasa seperti pembiayaan dan periklanan yang berkaitan dengan aktivitas di sana. Detail lengkap soal barang dan jenis transaksi yang terdampak belum dirilis, tapi arahnya jelas: kegiatan dagang dan investasi tertentu yang terhubung dengan permukiman akan dijadikan ilegal secara domestik.
Selama ini London berdalih sulit membedakan produk dari permukiman dengan produk Israel pada umumnya. Argumen teknis itu agaknya kini disisihkan, diganti dengan kemauan politik yang lebih eksplisit. Total perdagangan barang dan jasa antara Inggris dan Israel mencapai sekitar 6 miliar poundsterling pada 2025. Angka yang tidak main-main.
Langkah ini punya konteks yang panjang. Pada Juni 2026, Inggris bersama Australia, Kanada, Prancis, Selandia Baru, dan Norwegia menjatuhkan sanksi terkoordinasi terhadap jaringan yang dianggap membiayai kekerasan pemukim di Tepi Barat. Agustus 2026, sejumlah negara termasuk Inggris menolak rencana pembangunan proyek permukiman E1, proyek yang bila terealisasi bisa memotong konektivitas wilayah Palestina secara fisik. Dalam percakapan dengan Emir Qatar pada 7 September, London sudah memberi sinyal bahwa langkah menyeluruh akan segera diumumkan.
Miliband juga diprediksi memakai bahasa yang jauh lebih keras dari biasanya dalam mengecam kondisi kemanusiaan di Gaza, sekaligus menegaskan kembali dukungan Inggris terhadap solusi dua negara. Langkah ini selaras dengan pendapat penasihat Mahkamah Internasional pada 2024 yang menyatakan negara-negara tidak boleh membantu atau mendukung pendudukan Israel di wilayah Palestina. Entah kebetulan atau tidak, momentumnya terasa diperhitungkan.
Israel tidak diam. Tel Aviv sudah memperingatkan kemungkinan tindakan balasan bila kebijakan baru ini benar-benar diberlakukan, sinyal yang membuat ketegangan diplomatik kedua negara berpotensi naik ke level baru. Sebelumnya pun sudah ada gesekan: Israel dilaporkan sempat mengusir duta besar Inggris sebagai bentuk protes atas sikap London yang dianggap berpihak.
Kebijakan ini tidak berarti Inggris memutus seluruh jalur dagang dengan Israel. Fokusnya spesifik pada aktivitas yang berkaitan dengan permukiman di wilayah pendudukan. Tapi dalam hubungan bilateral yang sudah memanas, bahkan larangan yang tampak terbatas pun bisa jadi pemantik. Pertanyaannya, seberapa jauh London siap menanggung tekanan balik dari Tel Aviv sebagai ujian sesungguhnya dari kebijakan reset ini.