Sejak minyak mentah Brent menembus US$111 per barel pada akhir Februari 2026, satu per satu negara mulai menyerah pada tekanan pasar. Indonesia tidak terkecuali. Mulai Rabu, 10 Juni 2026, harga BBM nonsubsidi resmi dinaikkan setelah berminggu-minggu pemerintah mencoba bertahan.
Selat Hormuz jadi titik api dari semua ini. Konflik bersenjata antara Iran dan Amerika Serikat pecah pada 23 Februari 2026, dan jalur distribusi energi global yang melewati selat itu langsung terancam. AS memperketat sanksi angkatan laut untuk membatasi akses maritim Iran. Teheran membalas dengan pembatasan di Selat Hormuz. Premi risiko pelayaran melonjak. Harga energi di seluruh dunia terseret naik.
Data dari Global Petrol Prices cukup gamblang. Rata-rata harga bensin global yang sebelum perang berada di kisaran US$1,20 per liter merangkak ke US$1,46 per liter pada pertengahan Mei 2026. Harga solar lebih parah: dari US$1,20 menjadi US$1,60 per liter hanya dalam hitungan pekan, eh, dalam hitungan beberapa pekan saja. Koreksi: bukan em dash, tapi angka itu cukup untuk bikin anggaran fiskal yang tipis langsung berdarah.
Asia Selatan kena tampar paling keras. Pakistan membukukan kenaikan harga bensin 24,49%, Maladewa merasakan lonjakan 18,54%. Bangladesh bahkan mengambil langkah yang tak lazim, menutup sementara seluruh universitas negeri dan swasta sebagai bagian dari penghematan konsumsi energi nasional. Agaknya mengejutkan banyak pihak, tapi bagi mereka yang paham betapa tipisnya ruang fiskal Dhaka, ini bukan kejutan.
Di kawasan ASEAN, tekanan energi juga terasa nyata. Ketergantungan kawasan pada impor minyak yang relatif tinggi membuat setiap guncangan harga global langsung terasa sampai ke pompa bensin. Negara-negara maju pun tidak kebal. Jepang mengimpor sekitar 95% kebutuhan minyaknya dari kawasan Teluk Persia. Korea Selatan bergantung sekitar 70% pada pasokan dari sana. Keduanya merasakan getarannya.
Indonesia sempat termasuk yang paling tahan. Pada tahap awal konflik, kenaikan harga bensin lokal hanya sekitar 2,8% dan solar 7,5%, salah satu yang paling rendah di ASEAN. Tapi bertahan ada batasnya. Harga minyak mentah yang bergerak dari US$85 ke US$109 per barel jauh melampaui asumsi makro APBN 2026 yang dipatok di US$70 per barel. Tekanan terhadap anggaran subsidi energi akhirnya tidak bisa dibendung.
Masif. PT Pertamina Patra Niaga pun resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi. Sekretaris Perusahaan Roberth MV Dumatubun menjelaskan bahwa penyesuaian dilakukan berdasarkan formula harga yang ditetapkan pemerintah, mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia. "Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Roberth, dikutip dari Antara. Harga BBM bersubsidi tidak disentuh, demi menjaga daya beli masyarakat.
Di sisi geopolitik, gambarannya jauh lebih ruwet dari sekadar angka di SPBU. Pasca gencatan senjata yang dimediasi Pakistan pada awal April, konflik AS-Iran memasuki fase perang ekonomi intensitas rendah yang justru melanggengkan krisis perkapalan global. Peta aliansi kawasan sedang digambar ulang, entah kebetulan atau tidak, justru lebih cepat dari yang banyak analis perkirakan.
Sebuah blok baru sedang terbentuk. Mesir, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan bergerak mendekat dengan kepentingan masing-masing tapi satu tujuan bersama: membendung ketidakstabilan regional. Arab Saudi dan Turki sedang membahas koridor perdagangan darat alternatif yang menghubungkan Teluk ke Mediterania melalui Suriah, upaya konkret mengurangi ketergantungan pada jalur laut yang kini sangat rentan.
Mediterania Timur muncul sebagai arena strategis baru. Siprus berkembang menjadi pusat keamanan yang menghubungkan kepentingan Eropa dan Israel. Yunani dan Prancis makin asertif dalam keamanan maritim. Cadangan gas alam di kawasan itu membuat Uni Eropa, yang sudah berinvestasi besar dalam infrastruktur LNG, punya kepentingan langsung agar situasi tidak memburuk lebih jauh.
Satu kontras yang menarik muncul dari Yunani. Dalam wawancara dengan Financial Times, PM Kyriakos Mitsotakis dengan tegas menolak gagasan bahwa kebebasan navigasi di Selat Hormuz harus bergantung pada pembayaran biaya kepada Iran. Prinsip di satu tangan. Namun hanya beberapa hari berselang, miliarder perkapalan Yunani Evangelos Marinakis menyatakan kesediaan membayar biaya transit ke Iran demi keselamatan kapal-kapalnya. Pragmatisme di tangan lain. Kontras ini, kalau data ini bisa dipercaya sebagai cermin kawasan, menggambarkan betapa jaraknya semakin sulit dijembatani antara postur diplomatik dan realitas bisnis yang bergerak di lapangan.