Proyek yang sudah berkali-kali muncul dan tenggelam itu kini punya momentum baru.
Pemerintah Thailand secara resmi menghidupkan kembali megaproyek Land Bridge senilai 1 triliun Baht, sekitar Rp480 triliun, sebagai rute alternatif jalur pelayaran Selat Malaka. Dorongannya kali ini bukan sekadar ambisi infrastruktur. Ketegangan di Selat Hormuz yang makin memuncak telah memperlihatkan betapa rentannya logistik global ketika satu titik pelayaran terganggu.
Dua pelabuhan laut dalam jadi tulang punggung proyek ini: Ranong di sisi Laut Andaman dan Chumphon di sisi Teluk Thailand. Keduanya tersambung lewat jalan dan rel sepanjang 90 km, plus jaringan pipa energi. Kalau rute ini terwujud, kapal-kapal dari Asia Timur menuju Timur Tengah atau Eropa tak perlu lagi memutar lewat Selat Malaka yang panjangnya mencapai 900 km. Di atas kertas, efisiensi waktu dan biayanya cukup menggoda.
Rp480 triliun. Bukan angka main-main.
Yang menarik bukan cuma skalanya. Perdana Menteri Anutin Charnvirakul memilih Singapura sebagai target pertama rayuan investasi, secara khusus menemui Menteri Pertahanan Chan Chun Sing pada Senin lalu. Pilihan itu mengandung ironi yang tidak kecil: Singapura selama ini justru menjadi penerima manfaat terbesar dari kesibukan Selat Malaka, dengan pelabuhan transshipment-nya yang mendominasi kawasan.
Thailand tampaknya sadar betul soal sensitivitas itu. Juru bicara pemerintah Rachada Dhanadirek menyebut Singapura menyatakan ketertarikannya terhadap rencana tersebut. Framing yang dipakai Bangkok pun rapi: bukan "kami akan menggantikan Malaka", melainkan "ini peluang ekonomi kawasan yang saling melengkapi." Retorika yang terdengar meyakinkan, meski pasar veteran tahu klaim semacam ini selalu perlu dicermati dengan satu mata tertutup.
Land Bridge juga sengaja diposisikan berbeda dari ide lama Terusan Kra yang selalu kandas karena dampak lingkungan dan implikasi keamanan yang terlalu besar. Secara teknis dan finansial, proyek jembatan darat ini dinilai jauh lebih masuk akal. Agaknya pelajaran dari ambisi-ambisi yang mati sebelum tender sudah dipetik Bangkok.
Soal jadwal, draf proyek ditargetkan masuk ke meja kabinet pada Juni atau Juli tahun ini. Jika tidak ada hambatan politik lagi, pencarian investor mulai berjalan di kuartal ketiga 2026. Turbulensi politik memang masih jadi bayangan panjang, tapi momentum kali ini terasa berbeda dari gelombang-gelombang sebelumnya.
Pertanyaannya: apakah kali ini benar-benar berbeda, atau sekadar siklus lima tahunan yang biasa?
Ada konteks lebih luas yang memperkuat urgensi proyek ini. Wacana pengenaan tarif tol di Selat Malaka yang sempat dilontarkan pejabat Indonesia, entah kebetulan atau tidak, justru mempertegas narasi bahwa jalur logistik alternatif di Asia Tenggara bukan lagi sekadar angan-angan strategis. Selat Malaka memang masih tersibuk di dunia, tapi ketergantungan total pada satu koridor pelayaran adalah risiko yang semakin sulit diabaikan perencana logistik global.
Bagi investor yang memantau tema infrastruktur kawasan, proyek ini layak masuk radar. Meski, kalau data dan jadwal ini bisa dipercaya, kepastiannya masih jauh.