Delapan anggota Kongres Amerika Serikat mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio, mendesak penundaan pendanaan pelatihan militer internasional untuk Malaysia. Respons Anwar Ibrahim? Singkat dan tegas: tidak.
"Malaysia adalah negara merdeka dan kami bebas menyuarakan pandangan kami," kata Anwar sebagaimana dikutip media lokal Malaysia, Rabu (22/7/2026). Ia menambahkan bahwa ancaman dari Washington tidak akan menghentikannya membela hak-hak rakyat Malaysia, termasuk keputusan untuk tetap menutup pintu bagi warga negara Israel mana pun.
Semua ini bermula dari Johor, pertengahan bulan lalu. Pada 15 Juli, Anwar mengumumkan rencana deportasi setelah laporan mencuat bahwa sejumlah warga Israel diduga masuk ke Malaysia dengan menyamarkan kewarganegaraan mereka, memanfaatkan paspor negara lain. Kasus itu langsung memantik penyelidikan terhadap komunitas bernama Network School di kawasan Forest City, proyek hunian bersama yang digagas mantan eksekutif Coinbase Balaji Srinivasan. Srinivasan sendiri pernah menyebut kawasan itu sebagai "Silicon Valley di luar Silicon Valley", frasa yang kemudian viral di media sosial. Otoritas Johor memerintahkan penutupan komunitas tersebut pada Selasa lalu. Hasil investigasi imigrasi menyebut sebagian besar anggota memegang dokumen perjalanan sah, tapi 19 orang tak bisa ditemukan dan diduga sudah angkat kaki dari Malaysia secara diam-diam.
Surat Kongres yang dimotori anggota DPR Partai Demokrat Greg Landsman dan Josh Gottheimer itu meminta Washington memberi Putrajaya tenggat 15 hari untuk membalik kebijakan. Mereka juga mempersoalkan hubungan historis Malaysia dengan Hamas, termasuk klaim bahwa kelompok Palestina tersebut pernah berlatih di wilayah Malaysia. "Pemerintah Malaysia menyambut para teroris yang menargetkan orang Yahudi," tulis mereka, mengutip laporan media Israel.
Anwar tidak mempermasalahkan soal agama. Larangan ini, tegasnya, bukan ditujukan kepada penganut Yahudi, melainkan spesifik terhadap warga negara Israel. Malaysia memang tidak punya hubungan diplomatik dengan Tel Aviv.
Apakah ancaman ini benar-benar berbahaya bagi Kuala Lumpur? Agaknya tidak seseram bunyinya. Shahriman Lockman, Direktur Proyek Khusus di Institute of Strategic and International Studies (ISIS) Malaysia, menilai perselisihan ini harus dilihat secara proporsional. "Risiko potensial terhadap kerja sama pertahanan Malaysia-AS harus disikapi secara serius, tetapi tidak boleh dibesar-besarkan," ujarnya kepada The New Arab. Ia menambahkan bahwa Malaysia secara rutin menyelenggarakan 14 latihan militer bilateral dan multilateral dengan AS setiap tahun, angka tertinggi dibanding negara mana pun. "Surat ini berasal dari blok terpilih politikus Demokrat pro-Israel, bukan posisi kaukus yang luas," imbuh Shahriman.
Soal Hamas, Munira Mustaffa dari Chasseur Group punya jawaban yang lebih tajam. "AS dapat mengklaim Hamas sebagai organisasi teroris, tetapi itu hanya karena AS memandangnya demikian di bawah daftar Organisasi Teroris Asing versi mereka sendiri," jelas Munira kepada The New Arab. "Itu penetapan sepihak. Malaysia berpedoman pada daftar yang ditetapkan Dewan Keamanan PBB."
Pernyataan Anwar sempat disorot The Jerusalem Post dan Israel National News. Di dalam negeri, tekanannya tidak kalah nyata: kemarahan publik atas dugaan fasilitasi masuknya warga Israel secara ilegal jadi bahan bakar politik yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Network School yang kini tutup, entah kebetulan atau tidak, jadi korban pertama dari tabrakan kepentingan domestik dan tekanan regional yang makin memanas.
Delapan legislator, satu surat. Belum ada yang berubah.