Harga jual MinyaKita di lapangan sudah lama tak lagi sesuai label. Di Pasar Mijen, Semarang, sebagian pedagang bahkan sudah sebulan penuh tak melihat kiriman stok minyak goreng bersubsidi itu.
Rahayu Hardianti, pedagang sembako di pasar yang sama, terpaksa kulakan lewat jalur nondistributor dengan harga beli Rp 20.500 per liter, lalu menjualnya ke konsumen di angka Rp 22.000. Hampir 40 persen di atas HET resmi Rp 15.700 per liter. "Harga belinya saja segitu, kita harus menyesuaikan," tutur Rahayu. Pedagang lain, Endang, stoknya sudah kosong melongpong, tak tahu kapan pasokan kembali normal.
Bukan sekadar masalah distribusi lokal. Pemerintah pusat sendiri sudah mengakui bahwa HET yang berlaku sekarang tidak lagi mencerminkan realitas harga bahan baku. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan kenaikan HET tinggal menunggu stabilisasi harga CPO dan tandan buah segar (TBS), dengan target penetapan satu hingga dua minggu ke depan dari pernyataannya pada Kamis (4/6). Kenaikan harga CPO di pasar global menjadi pemicu utama kalkulasi ulang ini.
Jakarta mengklaim kondisinya berbeda. Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo menyebut stok MinyaKita di pasar ibu kota masih aman, distribusi berjalan normal. Pemprov DKI bahkan tengah menjajaki kerja sama dengan produsen swasta lewat BUMD pangan, sekaligus berkolaborasi dengan Perum Bulog untuk memperluas penyaluran. Pedagang pun didampingi mengurus NIB agar bisa masuk jalur resmi mitra Bulog. Tapi data pemantauan Pemprov sendiri mencatat harga minyak goreng curah di Jakarta menganga lebar: dari Rp 15.500 hingga Rp 23.000 per kilogram, tergantung wilayah. Klaim "aman" itu, kalau data ini bisa dipercaya, agaknya perlu didudukkan lebih seksama.
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) justru angkat bicara menolak rencana kenaikan HET. Ketua Umum SPKS Sabarudin mengingatkan bahwa beban biaya hidup masyarakat dan petani sawit kecil sudah cukup berat, ditambah harga pupuk yang terus merangkak. Selisih akibat kenaikan harga CPO, menurut dia, seharusnya ditopang dari dana Pungutan Ekspor (PE) yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), bukan dilempar ke konsumen. Ia juga menyindir bahwa selama ini dana PE lebih banyak dinikmati perusahaan sawit besar lewat subsidi biodiesel, sementara petani swadaya kecil tidak merasakan manfaatnya. "Jika data DMO dan PSO transparan, maka kebutuhan dana untuk menopang harga jual MinyaKita supaya tidak naik, bisa berasal dari dana PE yang dikelola BPDP daripada hanya dinikmati oleh beberapa perusahaan besar semata," ujar Sabarudin.
Masuk akal di atas kertas. Tapi implementasinya cerita lain.
Bagi konsumen kelas menengah ke bawah, debat soal sumber subsidi itu terasa jauh. Yang terasa dekat: tiba di pasar, stok kosong, dan kalau pun ada, harganya sudah jauh melampaui angka yang tertera di kemasan.