Sepanjang Rabu dan Kamis pekan ini, Mogadishu berubah jadi kota yang mencekam. Baku tembak antara pasukan pemerintah Somalia dan milisi bersekutu oposisi pecah di permukiman warga, merusak bangunan sipil, memaksa ribuan orang kabur dari rumah mereka dalam kepanikan.
Pemicunya satu: Presiden Hassan Sheikh Mohamud memperpanjang masa jabatannya secara sepihak, padahal mandat resminya sudah habis bulan lalu. Bersamaan dengan itu, pemilu ditunda. Langkah itu langsung memantik amarah kubu oposisi dan menyulut demonstrasi besar-besaran di ibu kota.
Pertempuran dimulai Rabu (3/6/2026) dan berlanjut hingga Kamis, tepat menjelang rencana demonstrasi damai yang digelar oposisi. Banyak warga tetap turun ke jalan meski polisi berpatroli ketat di berbagai sudut kota. Pemerintah berdalih kekerasan dipicu oleh "serangan terorganisasi" dari kelompok politik yang ingin merebut kekuasaan. Oposisi membantah keras.
Mantan Perdana Menteri Hassan Ali Khaire, yang mengaku jadi target aparat keamanan, tidak menyembunyikan kemarahannya. Lewat platform X, Khaire mengecam penggunaan "persenjataan berat" yang sejatinya diperuntukkan bagi operasi melawan Al-Shabaab, kini diarahkan ke warga dan pemimpin Somalia sendiri. "Ini adalah senjata yang dipercayakan kepada negara Somalia untuk melawan Al-Shabaab, namun kini digunakan terhadap para pemimpin dan warga Somalia sendiri dalam kampanye represi politik dan pembunuhan terarah yang belum pernah terjadi sebelumnya," tegasnya seperti dikutip Al Jazeera. Khaire juga mengklaim infrastruktur sipil tidak luput, termasuk pasokan listrik yang sengaja diputus.
Klaim yang masih perlu diverifikasi lebih jauh. Hingga kini belum ada laporan resmi soal jumlah korban jiwa, meski seorang analis keamanan yang enggan disebut namanya menyebut ada korban sipil di beberapa wilayah kota.
Sedikit napas lega datang Kamis pagi, sekitar pukul 09.30 waktu setempat, ketika pertempuran mulai mereda dan kedua pihak duduk dalam pembicaraan. Apakah perundingan itu akan menghasilkan sesuatu yang berarti, agaknya masih terlalu dini untuk disimpulkan.
Dunia internasional bergerak cepat. Uni Afrika menyerukan semua pihak menahan diri dan menyatakan keprihatinan mendalam atas bentrokan di kawasan permukiman. Uni Eropa dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Mogadishu menyuarakan kekhawatiran serupa.
Bukan pertama kali. Mohamud bukan presiden Somalia pertama yang menolak lengser tepat waktu. Pendahulunya, Mohamed Abdullahi Farmaajo, tetap berkuasa lebih dari satu tahun setelah mandat resminya berakhir pada 2021, sebuah manuver yang kala itu juga memantik kekerasan dan kecaman internasional. Pola lama, negara yang sama, yang sejak 2007 tak pernah benar-benar bisa berdamai dengan Al-Shabaab. Somalia terakhir menggelar pemilu pada 1969 sebelum terjerumus perang saudara selama lebih dari 30 tahun.
Dengan separuh negara masih dikuasai ancaman Al-Shabaab dan kini elite politiknya saling tembak di ibu kota, pertanyaannya bukan lagi siapa yang menang. Pertanyaannya: siapa yang paling dirugikan? Jawabannya hampir pasti sama seperti selalu. Warga sipil yang tidak punya senjata, dan tidak punya pilihan.