Angka Rp 147,5 triliun realisasi investasi hilirisasi nasional di kuartal pertama 2026 terdengar membanggakan. Nikel jadi penopang terbesar, menyumbang sekitar Rp 41,5 triliun. Maluku Utara, daerah yang selama ini jadi tulang punggung suplai mineral kritis dunia, mencatat pertumbuhan ekonomi 19,64 persen pada periode yang sama, tertinggi di seluruh Indonesia. Forum internasional pun ramai membahasnya sebagai model hilirisasi yang patut dijadikan acuan global.
Realitasnya lebih rumit dari itu.
Saat delegasi dari Nickel Institute, IRMA, Glencore, Global Battery Alliance, dan berbagai institusi lain tur ke Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) dan memuji ekosistem industri kelas dunia yang tumbuh di Maluku Utara, sekelompok warga Desa Kawasi, Pulau Obi, terbang ke Jakarta untuk menceritakan hal berbeda. Akhir Mei lalu, perwakilan mereka mendatangi Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Kementerian HAM, hingga Kementerian Lingkungan Hidup, didampingi Walhi dan Koalisi Pengacara Lingkungan.
Dua narasi. Satu provinsi.
Dari sisi makro, Indonesia memang layak berbangga. Data U.S. Geological Survey (USGS) 2026 menempatkan Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia, 62 juta ton atau sekitar 44,3 persen dari total cadangan global. Ekspor produk turunan nikel melonjak hampir sepuluh kali lipat dalam enam tahun, dari 3,3 miliar dolar AS pada 2018 menjadi 34 miliar dolar AS pada 2024. Investasi di sektor pengolahan mineral tumbuh 208 persen antara 2019 dan 2022. Maluku Utara kini menyumbang 13 sampai 15 persen pasokan nikel dunia. Bukan main.
Gubernur Sherly Tjoanda tidak menampik pencapaian itu, tapi nadanya lebih hati-hati dari yang mungkin diharapkan para investor. Ia menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak bisa hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan besarnya investasi yang masuk. Pemerintah daerah, katanya, sedang mendorong pendidikan vokasi dan politeknik yang relevan agar warga Maluku Utara bisa mengisi posisi strategis, bukan sekadar menjadi penonton di tanah sendiri. "Lima puluh tahun dari sekarang, Maluku Utara tidak boleh hanya dikenal karena nikel yang diambil dari tanahnya, tetapi karena nilai yang berhasil kita tinggalkan bagi masyarakatnya," ungkap Sherly.
Sekitar 85 persen tenaga kerja di kawasan IWIP memang berasal dari Maluku Utara, angka yang diklaim sebagai bukti keterlibatan masyarakat lokal. Di Pulau Obi, Halmahera Selatan, warga punya hitungan berbeda.
Nurhayati Jumadi, perwakilan warga Desa Kawasi, menyebut aktivitas PT Harita Nikel dan anak perusahaannya telah merusak urat nadi kehidupan masyarakat melalui pencemaran sumber air dan ekosistem laut. Investigasi kolaboratif OCCRP, Deutsche Welle, dan The Gecko Project membuka ribuan dokumen internal perusahaan yang bocor, mengungkap kontaminasi kromium heksavalen (Cr6) di Sungai Tugaraci yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Kadarnya dua hingga tiga kali lipat melampaui ambang batas legal Indonesia. Zat ini karsinogenik, mudah larut dalam air, dan terakumulasi dalam tubuh. Warga memanfaatkan sungai itu untuk mandi, bahkan minum.
Yang membuat kasus ini lebih berat: informasi soal kontaminasi itu agaknya disimpan hanya untuk konsumsi internal. Dokumen yang bocor menunjukkan ada upaya menunda pemberitahuan kepada warga sekitar, sementara manajemen puncak sudah mengetahui masalah ini setidaknya sejak 2014, kalau data yang bocor ini bisa dipercaya. Dalam email Februari 2014, Direktur Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan perusahaan saat itu, Tonny Gultom, sudah memperingatkan stafnya soal kadar Cr6 yang tidak sesuai standar di seluruh titik kepatuhan.
Walhi Maluku Utara juga mencatat banjir rutin, tiga kali sebulan, mulai melanda Desa Kawasi dan Soligi sejak 2023. Tingginya bisa mencapai tiga meter, meninggalkan endapan lumpur merah setebal 15 sentimeter. Sekitar 199 keluarga terdampak langsung, termasuk 126 perempuan, 18 bayi, dan 41 anak usia sekolah. Perusak, kata warga, bukan sekadar alam.
Ironi kian tebal ketika dua anak usaha Harita, PT Gane Permai Sentosa dan PT Trimegah Bangun Persada Tbk (TBP), justru meraih predikat Proper Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup pada Februari 2025. Bagi Walhi, label itu tidak lebih dari kosmetik untuk mempercantik operasi yang destruktif, setidaknya itu klaim mereka.
Harita merespons melalui Manajer Keberlanjutan Klaus Oberbauer. Isu yang kompleks, katanya, perlu dilihat secara utuh, proporsional, dan berbasis data yang dapat diverifikasi. Perusahaan juga mengklaim secara sukarela mengikuti penilaian independen lewat IRMA, dan telah mereklamasi lahan bekas tambang seluas lebih dari 231 hektar per 2024.
Di forum North Maluku Sustainability Trip, Co-Head of Responsible Sourcing Glencore Ilse Schoeters menyebut industri nikel Indonesia berkembang dengan kecepatan luar biasa, tapi sebagian pemain masih dalam proses membangun sistem ESG yang diperlukan. Executive Director NiPERA Chris Schlekat mengingatkan bahwa akses pasar global akan semakin ditentukan oleh kemampuan produsen menunjukkan praktik lingkungan dan sosial yang dapat diverifikasi secara independen.
Pertanyaannya, berapa lama klaim itu bertahan sebelum diuji sungguh-sungguh? Itulah persisnya yang tengah ditagih warga Pulau Obi.