Selama lebih dari empat abad, dunia melihat Afrika lewat distorsi. Jumat lalu (4/9/2026), Majelis Umum PBB memutuskan untuk mengakhirinya.
Dengan dukungan 164 negara, resolusi yang mendorong penggunaan proyeksi Equal Earth resmi disahkan. Sistem kartografi ini dinilai jauh lebih proporsional dalam menggambarkan luas benua-benua di dunia. Resolusi ini disponsori Togo dan didukung penuh oleh seluruh 54 negara anggota Uni Afrika. Prancis dan Inggris ikut membubuhkan suara setuju. Amerika Serikat satu-satunya yang menolak, sementara enam negara abstain.
Resolusi ini tidak mengikat secara hukum. Tapi agaknya tekanannya akan terasa, dari lembaga pendidikan hingga organisasi internasional yang selama ini bergantung pada peta Mercator sebagai referensi geografis utama.
Masalah dengan Mercator bukan hal baru. Peta itu dirancang kartografer Flandria Gerardus Mercator pada 1569, terutama untuk navigasi laut para penjelajah Eropa. Fungsinya membantu kapal menentukan arah, bukan merepresentasikan luas wilayah secara akurat. Konsekuensinya, wilayah dekat khatulistiwa tampak jauh lebih kecil dari ukuran sebenarnya, sementara kawasan mendekati kutub, seperti Greenland dan Eropa Utara, justru membesar secara dramatis.
Hasilnya selama ini mencolok. Dalam peta Mercator, Afrika dan Greenland seolah nyaris sebanding. Kenyataannya, Afrika 14 kali lebih luas. Amerika Serikat, China, India, Jepang, Meksiko, dan sebagian besar Eropa bisa dimuat sekaligus ke dalam daratan Afrika, dan masih ada lahan sisa. Angka yang tidak main-main.
Kelompok kampanye daring #CorrectTheMap bertahun-tahun menyoroti selisih antara persepsi dan kenyataan geografis ini. Para kritikus peta Mercator berpendapat distorsi ukuran bukan sekadar soal geometri. Wilayah yang tampak kecil di peta cenderung dipersepsikan kurang berharga secara ekonomi maupun politik, dan potensi pembangunannya pun kerap luput dari perhatian.
Proyeksi Equal Earth lahir sebagai jawaban. Diciptakan pada 2018 oleh sekelompok kartografer, peta ini dirancang untuk memberikan gambaran proporsional tentang luas setiap benua. Pada Februari lalu, 54 negara Uni Afrika sudah lebih dulu mengadopsinya, jauh sebelum resolusi PBB disahkan.
"Dunia yang adil dimulai dengan peta yang adil," ujar Menteri Luar Negeri Togo Robert Dussey dalam forum PBB. Bagi Dussey, ini bukan sekadar urusan kartografi. "Resolusi ini mempromosikan proyeksi Equal Earth, yang lebih akurat menggambarkan ukuran benua," tambahnya.
Bagi negara-negara di sekitar khatulistiwa, termasuk Indonesia, pergeseran ini bukan soal estetika peta semata. Kepulauan Indonesia yang membentang lebih dari 5.000 kilometer dari Sabang sampai Merauke selama ini terlihat lebih kompak dan lebih kecil dari ukuran sesungguhnya dalam peta Mercator, kalah "besar" dari negara-negara di lintang tinggi. Equal Earth, kalau data proyeksinya bisa dipercaya, akan mengoreksi persepsi itu.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah peta dunia perlu diubah. Seberapa cepat lembaga-lembaga global mau beralih, itu yang belum ada jawabnya.