Departemen Pertahanan AS resmi merilis pembaruan daftar hitam perusahaan militer China pada 8 Juni 2026, dan isinya mengejutkan banyak pihak. Delapan puluh perusahaan beserta anak usahanya masuk dalam dokumen bertajuk "Entitas yang Diidentifikasi sebagai Perusahaan Militer China yang Beroperasi di Amerika Serikat", termasuk nama-nama yang selama ini lekat dengan dunia korporasi sipil: Alibaba, Baidu, Tencent, BYD, WuXi AppTec, TP-Link, hingga startup robotika Unitree.
Dua nama yang agaknya paling bikin analis mengerutkan dahi adalah ChangXin Memory Technologies dan Yangtze Memory Technologies. Keduanya sempat dihapus dari draf yang beredar Februari lalu, tapi kini dikembalikan ke dalam daftar. Entah kebetulan atau tidak, pemuatan ulang dua produsen chip memori strategis itu terjadi persis ketika persaingan semikonduktor Washington-Beijing sedang berada di titik yang paling panas dalam beberapa tahun terakhir.
Bagi perusahaan-perusahaan yang tersasar, reaksinya seragam: bantah keras. BYD, lewat keterbukaan informasi ke Bursa Efek Hong Kong, menegaskan bahwa pihaknya bukan perusahaan militer China maupun kontributor fusi militer-sipil. Pentagon punya argumen berbeda. Produsen EV asal Shenzhen itu disebut secara langsung dan tidak langsung berafiliasi dengan SASAC (Komisi Pengawasan dan Administrasi Aset Milik Negara) serta MIIT (Kementerian Industri dan Teknologi Informasi China), juga dianggap berlokasi di zona perusahaan fusi militer-sipil.
BYD juga menekankan poin yang penting buat investor. Daftar CMC ini bukan daftar sanksi. Pencantuman di dalamnya tidak melarang pihak mana pun, selain Departemen Pertahanan AS sendiri, untuk bertransaksi bisnis dengan BYD, dan tidak membatasi transaksi sekuritas perusahaan. Klaim yang patut dicermati, mengingat stigma dari daftar semacam ini kerap mendahului tindakan yang jauh lebih keras.
Alibaba menyebut keputusan itu sebagai "kesalahan". Baidu bilang tidak ada pembenaran yang kredibel. WuXi AppTec, perusahaan farmasi kontrak yang selama ini melayani klien global termasuk dari AS, membantah paling keras. Juru bicara perusahaan menegaskan pihaknya sama sekali tidak dimiliki, dikendalikan, atau berafiliasi dengan entitas militer maupun pemerintah China, dan tidak menyediakan layanan apa pun kepada militer.
Beijing merespons dengan nada yang jauh lebih keras. "China secara konsisten dan tegas menentang generalisasi konsep keamanan nasional oleh Amerika Serikat dan penindasan yang tidak masuk akal terhadap perusahaan-perusahaan China," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Lin Jian, dikutip AFP, Selasa (9/6/2026). Lin mendesak Washington memperbaiki apa yang disebutnya sebagai "praktik-praktik yang keliru", sekaligus memperingatkan Beijing tidak akan tinggal diam dan siap mengambil seluruh langkah proteksi yang diperlukan untuk melindungi kepentingan sah perusahaan-perusahaan domestik.
Timingnya, jujur saja, sulit diabaikan. Para pemimpin kedua negara baru saja bertemu bilateral di Beijing bulan lalu. Trump bahkan mengundang Xi Jinping ke Washington pada September mendatang, momentum diplomatik yang sedang dirawat dengan hati-hati. Langkah Pentagon ini ibarat batu yang dilempar ke kolam yang baru mulai tenang.
Pertanyaannya sekarang: seberapa jauh eskalasi ini akan berlanjut sebelum September tiba? Buat pelaku pasar, jawabannya belum jelas. Yang jelas, nasib perusahaan-perusahaan yang tersasar baru akan teruji di hari-hari ke depan.