Departemen Luar Negeri AS memanggil Duta Besar Malaysia Muhammad Shahrul Ikram Yaakob pekan ini, meminta penjelasan langsung atas sikap Kuala Lumpur yang mendeportasi warga berkewarganegaraan ganda Israel-AS dari program teknologi Network School. Pemanggilannya resmi. Respons Malaysia tidak kalah keras.
Anwar Ibrahim tidak bergeming. Berbicara di Negeri Sembilan pada Rabu (23/7), Perdana Menteri itu menegaskan tidak satu pun warga negara Israel akan diizinkan menginjakkan kaki di Malaysia. "Kami tidak akan mengizinkan satu pun warga negara Israel menginjakkan kaki di Malaysia," tegasnya. Bukan sekadar retorika: setiap warga Israel yang kedapatan berada di Malaysia akan langsung dideportasi.
Semua ini bermula dari Network School, komunitas teknologi bergaya "digital nomad" yang dirintis investor AS Balaji Srinivasan di Malaysia. Program itu ramai disorot setelah pengguna media sosial menuding ada peserta berkebangsaan Israel di dalamnya. Penyelidikan imigrasi mendapati seluruh peserta membawa dokumen perjalanan sah, namun satu individu terbukti memegang kewarganegaraan ganda AS dan Israel. Kewarganegaraan Israel itulah yang jadi masalah. Otoritas Malaysia menghentikan program itu pada Selasa (21/7) dan meminta individu tersebut angkat kaki.
"Itu memang sudah menjadi kebijakan Malaysia sejak lama. Kebijakan imigrasi kami tidak mengakui negara Israel atau rezim Zionis. Ini sudah lama menjadi sikap kami," kata Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan dalam pernyataan yang dikutip kantor berita resmi Bernama, Kamis (23/7) malam. Pernyataan itu menyusul penjelasan serupa yang disampaikan Dubes Shahrul Ikram kepada Departemen Luar Negeri AS, bahwa larangan ini bukan kebijakan baru yang muncul tiba-tiba.
Delapan anggota Kongres AS rupanya tidak puas. Mereka mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, menyatakan kemarahan atas ucapan Anwar dan mendesak Washington mengkaji ulang hubungan keamanan serta ekonomi dengan Kuala Lumpur. Tak cukup sampai di situ, mereka juga menyerukan penghentian pendanaan program "Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional" yang selama ini melatih personel militer Malaysia.
Anwar agaknya tidak terlalu terkesan. Kritikan para anggota Kongres itu ia nilai tidak masuk akal, mengingat larangan terhadap warga Israel sudah berjalan beberapa dekade. Ia pun menarik garis yang ia anggap penting: larangan itu bukan terhadap orang Yahudi, melainkan khusus warga negara Israel. "Karena mereka adalah bagian dan terlibat dalam pembunuhan, kejahatan, serta penindasan dan kolonisasi yang terus berlangsung terhadap Palestina dan Gaza," tegasnya.
Bukan hal baru bagi Malaysia. Negara ini sudah lama dikenal sebagai salah satu suara paling lantang untuk Palestina di Asia Tenggara, tanpa hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Posisi itu, kalau data ini bisa dipercaya sebagai cermin kebijakan jangka panjang, agaknya tidak akan bergeser hanya karena tekanan surat dari Capitol Hill.
Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah AS maupun Kedutaan Besar AS di Kuala Lumpur soal kelanjutan langkah diplomatik ini. Pertanyaannya: seberapa jauh Washington bersedia mendorong isu ini, dan apakah Kuala Lumpur benar-benar siap menanggung konsekuensi ekonomi dan keamanan yang mungkin menyertainya.