Tuduhan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi biang kerok kekhawatiran lembaga rating internasional agaknya perlu diluruskan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, dalam pertemuannya dengan Standard & Poor's (S&P), lembaga itu sama sekali tidak mempersoalkan MBG sebagai ancaman terhadap kesehatan fiskal Indonesia.
"Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak meributkan itu," ungkap Purbaya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Sabtu (6/6/2026). Yang justru bikin S&P gelisah, menurut Purbaya, adalah sentimen negatif yang bergentayangan di pasar keuangan. Bukan fundamentalnya. "Sebetulnya cuma dia meributkan sentimen, mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market. Itu saja. Tapi kalau fundasinya, enggak ada masalah," jelasnya.
Perbedaan ini tidak sepele. Sentimen bisa berubah dalam semalam; fundamental butuh waktu jauh lebih panjang untuk benar-benar rusak. Purbaya mengklaim telah meyakinkan S&P bahwa program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, dari MBG hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sudah masuk kalkulasi fiskal pemerintah dan tidak akan serta-merta menggerus ruang anggaran.
Defisit APBN, tegasnya, masih bisa dijaga di bawah 3% terhadap PDB. Klaim yang tentu masih perlu dibuktikan lewat angka riil akhir tahun, mengingat tekanan belanja sosial dan perlambatan penerimaan pajak yang belum sepenuhnya pulih.
Satu poin yang patut dicermati dari pernyataan Purbaya: soal fleksibilitas program. Selama ini MBG kerap diasosiasikan sebagai komitmen politik yang kaku, sulit dipangkas kalau fiskal mulai sesak. Purbaya justru menyebut sebaliknya kepada S&P. Program-program itu bisa di-adjust sesuai kebutuhan, bukan sesuatu yang harganya mati.
"Jadi kan tadinya anggapannya MBG enggak fleksibel. Saya kasih ke S&P, yang ini bisa diadjust, yang ini bisa diadjust. Jadi enggak usah takut tentang kondisi fiskal kita," pungkasnya.
Pernyataan ini bisa dibaca dari dua sudut yang sama-sama masuk akal. Pertama, ini sinyal bahwa pemerintah tidak akan membiarkan satu program menggerus seluruh ruang fiskal. Kedua, dan ini yang lebih menarik: investor asing yang sudah menarik dana dalam jumlah besar dari pasar obligasi dan saham Indonesia barangkali butuh lebih dari sekadar jaminan lisan menteri keuangan. Kata-kata tidak sama beratnya dengan data.
Arus keluar modal asing dari pasar keuangan Indonesia dalam beberapa bulan terakhir bukan angka kecil. Itu pula yang agaknya membuat S&P lebih fokus pada soal sentimen ketimbang debat soal nasi bergizi. Kalau kepercayaan investor sudah goyah, program apapun yang diklaim fleksibel tidak akan banyak membantu dalam jangka pendek.
Pertanyaannya sekarang: apakah penjelasan Purbaya kepada S&P cukup untuk menahan rating Indonesia dari tekanan revisi outlook?