Sejak Rabu, 22 Juli 2026, bangunan di Salzburger Vorstadt nomor 15, Braunau am Inn, Austria, berganti identitas secara permanen. Gedung berwarna putih dengan fasad sederhana itu kini hanya bertuliskan satu kata di depannya: "Polisi". Tidak ada plakat yang menyebut nama Adolf Hitler, tidak ada papan informasi, tidak ada tanda bahwa di sinilah sang diktator, pemicu Perang Dunia II dan Holocaust, dilahirkan pada April 1889.
Itulah poinnya. Memang itu tujuannya.
Pemerintah Austria, setelah bergumul bertahun-tahun dengan pertanyaan apa yang harus dilakukan terhadap properti bersejarah kelam ini, akhirnya memilih opsi paling pragmatis: jadikan kantor polisi, singkirkan aura sakralnya, dan potong jalur ziarah kelompok neo-Nazi sebelum sempat terbentuk. Renovasi total bangunan itu menelan biaya sekitar 20 juta euro, setara Rp400 miliar, selesai tiga tahun lebih lambat dari jadwal.
Perjalanan menuju keputusan ini panjang dan berliku, agaknya lebih berliku dari yang dibayangkan publik. Austria mengambil alih kepemilikan bangunan melalui pembelian wajib pada 2017, setelah bertahun-tahun menyewanya dan memfungsikannya sebagai perpustakaan, sekolah, hingga bengkel kerja bagi penyandang disabilitas. Sejak 2011 gedung itu kosong. Sejak 2016, pemerintah resmi memutuskan menetralkan fungsinya agar tidak menjadi magnet bagi simpatisan ekstrem kanan. Rencana mengubahnya menjadi kantor polisi diumumkan pada 2019.
Komisi khusus bentukan Kementerian Dalam Negeri sempat menyodorkan opsi lain. Sejarawan Oliver Rathkolb, salah satu anggotanya, mengungkapkan bahwa rekomendasi pertama komisi adalah menyerahkan bangunan kepada organisasi kemanusiaan seperti Volkshilfe. "Sebagai opsi pertama, kami secara bulat mengusulkan sebuah lembaga yang mengedepankan nilai-nilai kehidupan seperti Volkshilfe. Namun proposal tersebut ditolak," jelasnya. Alasannya masuk akal secara keamanan: fasilitas sosial bersifat lebih terbuka untuk publik, yang justru berpotensi menjadi celah bagi kelompok neo-Nazi untuk kembali memanfaatkan lokasi itu sebagai titik berkumpul.
Organisasi amal Lebenshilfe, yang pernah menggunakan gedung ini, bahkan secara aktif menolak untuk kembali. Mereka khawatir keberadaan mereka di sana akan dieksploitasi sebagai bahan debat politik soal masa lalu Nazi. Bukan kegiatan sosial yang tulus.
Menteri Dalam Negeri Gerhard Karner hadir langsung dalam peresmian. Ia menegaskan bahwa kepolisian modern Austria adalah antitesis dari simbolisme yang melekat pada gedung ini. "Polisi federal Austria adalah kebalikan dari simbolisme yang terkait dengan tempat ini. Polisi berdiri untuk demokrasi dan supremasi hukum," ujarnya. Kepala Departemen Sejarah Kementerian Dalam Negeri, Stephan Mlczoch, menambahkan bahwa tujuan inti konversi ini adalah memutus setiap keterkaitan dengan Hitler, menghilangkan apa yang ia sebut sebagai "aura mistis" yang tumbuh dari kultus kepribadian rezim Nazi.
Wali Kota Braunau, Johannes Waidbacher, menyampaikan dalam upacara yang hanya dihadiri sedikit warga itu bahwa ia berharap langkah ini menunjukkan warga setempat "menghadapi sejarahnya dan memikul tanggung jawab." Salah satu yang hadir adalah Erna Seidl, warga berusia 90 tahun, yang mengaku merasa "lega" karena akhirnya sesuatu dilakukan terhadap bangunan itu.
Tapi tidak semua pihak lega. Warga Braunau terbelah, dan survei 2023 menunjukkan hanya enam persen responden yang setuju dengan rencana ini. Eveline Doll, juru bicara inisiatif warga Diskurs Hitlerhaus, menyebut ini sebagai "peluang bersejarah yang unik yang telah disia-siakan". Lebih dari dua dekade, gagasan untuk menjadikan bangunan ini tempat berkumpul bagi nilai-nilai perdamaian, demokrasi, dan toleransi telah diajukan. Semuanya ditolak.
Kritik yang lebih tajam datang dari Komite Mauthausen, organisasi penyintas Holocaust terbesar di Austria. Robert Eiter dari lembaga itu menuding pemerintah justru mengirim pesan yang salah. "Setiap tahun di tugu peringatan kamp konsentrasi Mauthausen ada upacara untuk mengatakan 'tidak akan pernah lagi'. Sementara di Braunau mereka seperti mengatakan, 'mari kita lupakan secepat mungkin'," ujarnya. Eiter juga meragukan apakah alih fungsi ini benar-benar akan menghentikan kedatangan simpatisan neo-Nazi.
Satu elemen yang cukup simbolis: batu peringatan dari bekas Kamp Konsentrasi Mauthausen yang selama ini berdiri di trotoar depan gedung tetap dibiarkan di tempatnya. Batu itu bertuliskan "Untuk perdamaian, kebebasan, dan demokrasi. Jangan ada lagi fasisme. Jutaan korban jiwa mengingatkan kita." Komisi ahli sempat merekomendasikan pemindahannya ke lokasi lain di Braunau, tapi pemerintah kota memilih membiarkannya.
Oskar Deutsch, Presiden Komunitas Keagamaan Yahudi Wina yang juga duduk di komisi khusus itu, punya cara sendiri membingkai keputusan ini. "Di sini direncanakan akan dibangun sebuah kantor polisi di negara hukum demokratis, yang salah satu tugasnya adalah menindak kebangkitan kembali ideologi Nasional-Sosialis," ujarnya. Sebuah ironi yang disengaja, bisa jadi.
Entah kebetulan atau tidak, alamat terakhir Hitler di Jerman, Prinzregentenplatz 16 di kawasan Bogenhausen, München, sudah lebih dulu menjadi kantor polisi sejak 1998. Sejarah punya selera humor yang gelap.
Pertanyaannya: apakah mengganti fungsi sebuah bangunan cukup untuk mengubah beban sejarahnya? Florian Kotanko, sejarawan lokal yang juga anggota komisi, punya jawaban yang jujur. "Kita harus menghadapinya, dan karena itu kita semua mencoba menghadapinya dengan cara yang terbuka dan benar. Ini bukan soal kebanggaan, tetapi soal menghadapi kenyataan," ujarnya. Apakah kantor polisi ini adalah cara menghadapi kenyataan, atau justru cara menutup mata darinya, akan terus diperdebatkan lama setelah upacara peresmiannya berlalu.