Rupiah menyentuh Rp 18.022 per dolar AS, rekor terburuk sepanjang sejarah republik ini berdiri. Angka itu bukan sekadar data di layar trading. Pasar sedang bicara keras, dan pertanyaannya sekarang adalah apakah ada yang benar-benar mendengar.
Dua data, satu pesan. Berdasarkan Google Finance, level terlemah itu dicapai pada malam Kamis (4/6/2026). Data Investing mencatat rupiah sempat menyentuh Rp 18.015 per dolar AS pada Kamis pagi, melemah sekitar 90 poin dari penutupan sebelumnya di Rp 17.925. Selisih kecil di antara keduanya, tapi arahnya sama persis.
Dari Lanud Halim Perdanakusuma, Kepala Badan Komunikasi Muhammad Qodari menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus melakukan evaluasi. "Pasti Presiden evaluasi terus. Pasti Presiden evaluasi terus. Evaluasi terus," ucapnya berulang ketika ditanya soal kemungkinan rapat internal Istana. Sampai di situ Qodari berhenti. Pertanyaan soal nilai tukar, ia lempar ke Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.
Soal isu reshuffle kabinet yang mulai berhembus seiring pelemahan rupiah? "Kita tunggu saja ya. Kalau soal itu, itu hak prerogatif Bapak Presiden," jawabnya singkat.
Pernyataan evaluasi tanpa elaborasi semacam ini, agaknya, belum cukup menenangkan siapa pun. Dalam literatur ekonomi internasional, situasi di mana tekanan global bertemu keraguan domestik lazim disebut crisis of confidence, kondisi di mana investor menilai bukan cuma data makro, melainkan juga kualitas kebijakan dan konsistensi arah. Kepercayaan yang retak bisa memicu pelarian dari aset rupiah ke dolar jauh lebih dalam dari yang diantisipasi, dan jauh lebih lama.
Faktor global memang nyata. Suku bunga AS yang masih tinggi membuat aset berbasis dolar tetap atraktif; ketegangan geopolitik di Timur Tengah mendorong harga energi naik dan memperkuat greenback. Hampir seluruh mata uang negara berkembang menanggung tekanan serupa. Tapi menimpakan semua beban ke faktor eksternal, bisa jadi, adalah cara paling mudah untuk menghindari pertanyaan yang lebih tidak nyaman: seberapa kuat sebetulnya fondasi domestik kita?
Indonesia punya ketergantungan impor energi yang belum terpecahkan. Ketika harga minyak naik dan rupiah amblas bersamaan, biaya impor energi meledak dari dua arah sekaligus. Tekanan ganda. Dan bukan pertama kalinya.
Bank Indonesia berdiri di persimpangan yang tidak ringan. Intervensi di pasar valas diperlukan untuk meredam gejolak berlebihan, tapi menaikkan suku bunga terlalu agresif bisa menghantam sektor riil yang sudah berhitung ulang soal biaya produksi. Koordinasi fiskal-moneter antara pemerintah dan BI bukan pilihan di sini, tapi keharusan.
Bagi investor dan pelaku bisnis, peta risikonya sudah terbaca. Emiten dengan utang valas tinggi dan pendapatan rupiah bakal kena peras dari dua sisi sekaligus. Sebaliknya, eksportir komoditas yang mengantongi dolar justru sedang tersenyum lebar, karena konversinya ke rupiah otomatis lebih tebal. Perusahaan yang bergantung bahan baku impor perlu segera kalkulasi ulang strategi hedging mereka, kalau belum.
Modalnya ada. Cadangan devisa relatif memadai, pasar domestik besar, sumber daya alam berlimpah. Pertanyaannya tinggal satu: apakah alarm di angka Rp 18.000 ini akan memicu reformasi yang sudah lama tertunda, atau cukup dijawab dengan pernyataan bahwa evaluasi terus berjalan?