Selat Hormuz kini bukan sekadar jalur pelayaran. Ia jadi medan tarik-ulur kekuatan global yang, kalau terus membara, bisa menyeret ekonomi dunia ke jurang lebih dalam dari yang banyak orang perkirakan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Senin secara terbuka mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk segera membuka Selat Hormuz. Seruan itu disampaikan lewat juru bicaranya, Stephane Dujarric, di sela sidang Dewan Keamanan PBB soal keamanan maritim. "Sekjen Guterres mendesak semua pihak agar membuka Selat Hormuz, kemudian mengizinkan kapal-kapal lewat tanpa pungutan dan tanpa diskriminasi. Biarkan perdagangan pulih dan ekonomi global bernapas," kata Dujarric kepada wartawan.
Bukan retorika kosong. Guterres memperingatkan bahwa pelayaran komersial kini dijadikan pion untuk menekan pihak lain, sehingga kebebasan maritim yang fundamental terkikis. Blokade saat ini, katanya, telah mengakibatkan gangguan rantai pasok terburuk sejak pandemi COVID-19 dan konflik Ukraina. Jika berlarut, darurat pangan global mengintai, terutama bagi jutaan jiwa di Afrika dan Asia Selatan.
Perang antara Iran, AS, dan Israel pecah 28 Februari lalu dan dengan cepat merembet ke perairan. Angkatan Laut AS mulai 13 April memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran di Selat Hormuz sebagai respons atas langkah Teheran yang membatasi perlintasan di jalur tersebut. Washington berargumen kapal-kapal non-Iran bebas melintas, asalkan tidak membayar bea kepada Teheran. Masalahnya, Iran sendiri belum secara resmi mengumumkan pungutan apa pun, meski opsi itu sempat digulirkan.
Seperlima pasokan minyak mentah, produk minyak, dan LNG dunia normalnya mengalir lewat selat sempit ini. Angka yang tidak main-main. Pasar energi global sudah cukup merasakannya.
Negara-negara Teluk angkat bicara. Para pemimpin anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) kompak menolak segala bentuk pungutan tarif terhadap kapal yang melintas di Hormuz, seraya menyerukan navigasi yang aman dan bebas. Bagi negara-negara pengekspor minyak di kawasan ini, tersumbatnya selat bukan isu geopolitik semata, melainkan pukulan langsung ke denyut perekonomian mereka.
Di meja hukum, komunitas internasional kembali mengacu ke UNCLOS. Pasal 44 konvensi hukum laut PBB itu tegas: negara-negara yang berbatasan dengan selat internasional dilarang menghalangi, menangguhkan, apalagi memungut biaya atas hak lintas transit. "Itu bukan hak istimewa yang diberikan negara perbatasan, bukan lisensi untuk dimohonkan, bukan tol yang harus dibayar," tegas Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan. Perwakilan tetap Singapura untuk PBB, Burhan Gafoor, bahkan menegaskan tidak ada pengecualian atas hak inheren ini.
Sementara diplomasi masih berputar, Italia bergerak lebih jauh. Roma menyiapkan hingga empat kapal untuk bergabung dalam misi internasional pembersihan Selat Hormuz. Rinciannya: dua kapal penyapu ranjau, satu kapal pengawal, satu kapal logistik. "Rencana darurat yang disusun oleh Kepala Staf Pertahanan mencakup sebuah kelompok yang terdiri dari dua kapal penyapu ranjau, sebuah kapal pengawal, dan sebuah kapal logistik," kata Kepala Staf Angkatan Laut Italia Giuseppe Berutti Bergotto kepada RAI, seperti dikutip Reuters.
Kehadiran kapal ranjau itu bicara banyak soal eskalasi di lapangan. Entah kebetulan atau tidak, langkah Roma ini muncul di tengah kebuntuan diplomasi yang belum juga menemukan titik terang.
Gencatan senjata dua pekan sempat membuka celah, cukup untuk tiga supertanker bermuatan minyak keluar dari Selat Hormuz pada awal April. Tapi agaknya itu baru permukaan. Selama AS dan Iran belum menemukan formula kesepakatan yang lebih permanen, Hormuz akan terus menjadi taruhan yang nilainya jauh melampaui dua negara yang sedang berseteru.