Sejam. Hanya itu jarak antara jadwal sidang dan pengumuman pembatalannya.
Pengadilan distrik Yerusalem, Senin (27/4), mengumumkan penundaan persidangan kasus korupsi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tepat satu jam sebelum agenda dimulai. Dalihnya: "alasan-alasan keamanan" yang tidak dirinci lebih jauh. Permintaan penundaan datang dari pengacara Netanyahu, Amit Hadad, sebagaimana dilaporkan harian Israel Yedioth Ahronoth.
Bukan pertama kali. Sepekan sebelumnya, 20 April, sidang yang seharusnya menghadirkan Netanyahu sebagai saksi juga rontok dengan justifikasi serupa: "alasan keamanan-diplomatik." Hakim-hakim di pengadilan distrik kemudian mengisi kekosongan dengan mendengar keterangan saksi meringankan lainnya, sembari menunggu kepastian jadwal Netanyahu kembali ke kursi saksi.
Pola ini agaknya sudah menjadi semacam rutinitas. Persidangan sempat lumpuh total selama berbulan-bulan akibat eskalasi perang antara Israel dan Amerika Serikat melawan Iran sejak Februari lalu. Ketika pengadilan mencoba kembali berjalan normal, hambatan demi hambatan terus muncul.
Fokus utama persidangan saat ini adalah Kasus 4000, kasus yang paling mencolok dari tiga berkas besar yang menjerat Netanyahu. Dakwaannya: Netanyahu diduga memanipulasi kebijakan regulasi untuk menguntungkan Shaul Elovitch, mantan pemilik situs berita Walla sekaligus eks eksekutif perusahaan telekomunikasi Bezeq, sebagai imbalan atas pemberitaan yang ramah terhadap pemerintah. Elovitch disebut sebagai kolega dekat Netanyahu. Dua berkas lainnya, Kasus 1000 dan 2000, mencakup tuduhan penerimaan hadiah mewah dan manipulasi pemberitaan media lain.
Total nilai dugaan korupsi dan suap dalam seluruh kasus ini ditaksir melampaui US$500 juta, atau sekitar Rp8,5 triliun. Angka yang tidak main-main.
Netanyahu pertama kali memberikan keterangan sebagai saksi pada Desember 2024, sedangkan jaksa memulai pemeriksaan silang sejak Juni 2025. Proses hukum ini sudah bergulir sangat panjang: penyelidikan awal dimulai setidaknya sejak 2007, dakwaan resmi baru turun pada November 2019. Selama hampir tujuh tahun, Netanyahu secara konsisten membantah semua tuduhan dan menyebutnya sebagai rekayasa politik.
Sementara proses di pengadilan terus tersendat, tekanan dari arah lain datang. Presiden Isaac Herzog, yang memegang kewenangan grasi, memutuskan tidak akan mengabulkan permohonan ampun yang diajukan Netanyahu pada November lalu. Setidaknya untuk saat ini.
Alih-alih grasi, Herzog memilih peran sebagai fasilitator mediasi antara pengacara Netanyahu dan Jaksa Agung Gali Baharav-Miara, dengan tujuan mencapai plea bargain. Kantor Kepresidenan menyatakan Herzog menganggap "solusi damai antara kedua belah pihak sebagai kepentingan publik yang penting." Terdengar elegan. Tapi bisa jadi juga cara paling aman untuk tidak membakar diri sendiri di tahun pemilihan umum.
Israel dijadwalkan menggelar pemilu dalam enam bulan. Memberi grasi sekarang akan memantik badai oposisi. Menolak mentah-mentah juga bukan pilihan bebas risiko. Herzog, entah kebetulan atau tidak, memilih posisi yang paling aman secara politis.
Mediasi itu sendiri bukan tanpa hambatan. Jaksa Agung Baharav-Miara dikenal sebagai salah satu figur yang paling keras berhadapan dengan pemerintahan Netanyahu, termasuk pernah memblokir beberapa inisiatif legislatif. Menyatukan dua kubu ini di meja mediasi adalah pekerjaan rumah yang tidak mudah. Berat, kalau bukan mustahil.
Di luar negeri, tekanan juga tidak berkurang. Mahkamah Pidana Internasional telah merilis surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu sejak November 2024, terkait tuduhan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Gaza.
Satu kasus korupsi, satu surat tangkap internasional, dan sebuah perang yang terus menyediakan alasan penundaan. Netanyahu, setidaknya untuk sekarang, masih berhasil menjaga jarak dari kursi terdakwa.