Lebih dari 4.200 pemukim Israel membanjiri kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur pada Kamis (23/7/2026), dalam apa yang disebut Otoritas Palestina sebagai serbuan terbesar sepanjang tahun ini. Jumlahnya diperkirakan tembus 5.000 orang.
Aksi ini bertepatan dengan Tisha B'Av, hari berkabung dalam tradisi Yahudi atas hancurnya kuil kuno yang diyakini pernah berdiri di lokasi yang umat Muslim kenal sebagai Al-Aqsa. Yang membuat situasi memanas: Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir hadir langsung di tengah kerumunan, dikawal ketat polisi, dan berdoa terbuka di dalam kompleks. Entah kebetulan atau tidak, langkah itu terbaca sebagai provokasi kalkulatif terhadap status quo yang sudah disepakati puluhan tahun.
"Lihat apa yang terjadi di sini. Orang Yahudi berdoa dan merasa bahwa mereka adalah pemilik yang sah di sini," kata Ben-Gvir dalam unggahan video di Telegram. "Di mana-mana, orang-orang memahami bahwa negara Israel adalah otoritas berdaulat. Masih banyak yang harus dilakukan dan, dengan pertolongan Tuhan, kita akan terus maju."
Sementara para pemukim bersujud, bernyanyi, dan berdoa di dalam kompleks, pasukan Israel justru memberlakukan pembatasan ketat di gerbang masjid, melarang jemaah dan pelajar Palestina masuk, bahkan menyerang sejumlah anggota jemaah. Dua kebijakan yang berjalan bersamaan. Pemerintah Yerusalem menyebut kunjungan Ben-Gvir sebagai eskalasi berbahaya yang mencerminkan dukungan resmi negara terhadap kelompok-kelompok yang selama ini ingin membangun kembali kuil Yahudi di situs tersebut.
Respons diplomatik datang cepat. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono, bersama koleganya dari Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab, mengeluarkan pernyataan bersama yang diunggah lewat akun X Kementerian Luar Negeri RI pada Jumat (24/7/2026). Delapan menlu kompak mengecam "serbuan massal oleh para pemukim yang dipimpin menteri-menteri Israel berhaluan ekstrem" yang berlangsung di bawah perlindungan aparat kepolisian Israel.
Tegas. Pernyataan itu menyebut tindakan Israel sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, resolusi-resolusi PBB yang relevan, serta status quo historis dan hukum di tempat-tempat suci Yerusalem Timur yang diduduki. Para menlu juga menegaskan bahwa Israel tidak punya kedaulatan atas Yerusalem yang diduduki, termasuk atas tempat-tempat suci Islam maupun Kristen di kota itu. Kalimat yang keras, kalau jujur, bukan baru pertama kali terucap.
Akses ke kompleks Al-Aqsa sejatinya diatur oleh kesepakatan status quo antara Israel dan Yordania, yang menempatkan pengelolaannya di bawah Jerusalem Waqf, lembaga bentukan Pemerintah Yordania. Berdasarkan kesepakatan itu, warga Yahudi boleh berkunjung tetapi dilarang berdoa di sana. Batasan itulah yang dalam beberapa tahun terakhir terus digerus oleh Ben-Gvir dan kelompok-kelompok sayap kanan, sedikit demi sedikit, sampai polisi Israel secara terbuka mengizinkan jemaah Yahudi berdoa di kompleks tersebut.
Pertanyaannya: berapa lama batasan berikutnya bertahan?
Pada 2024, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur, ilegal. Agaknya putusan itu tidak banyak mengubah kalkulasi Tel Aviv di lapangan.
Di luar kecaman, Indonesia juga menegaskan komitmen konkretnya. Dalam forum CEAPAD V di Manila, Filipina, Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia tahun ini akan menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk Gaza senilai 2 juta dolar AS melalui ICRC, selain melanjutkan program beasiswa bagi mahasiswa kedokteran Palestina dan kerja sama trilateral di bidang pertanian bersama JICA. "Mewujudkan negara Palestina yang merdeka memerlukan dukungan yang berkelanjutan dari seluruh komunitas internasional," ujar Sugiono.
Kecaman mengalir. Bantuan mengalir. Tapi di lapangan, Ben-Gvir sudah pulang dengan video Telegram-nya dan satu preseden baru yang terukir diam-diam.