Gejolak geopolitik rupanya cukup bikin Kementerian ESDM tidak bisa duduk diam. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (4/8/2026), kementerian yang dinahkodai Bahlil Lahadalia membeberkan tiga kebijakan baru yang dirancang khusus untuk mengamankan pasokan liquefied petroleum gas atau LPG, komoditas yang kalau stoknya terganggu langsung dirasakan sampai ke dapur rakyat.
Kebijakan pertama menyasar sisi konsumsi. Ditjen Migas sudah menerbitkan surat resmi soal pengaturan penggunaan LPG dalam jumlah yang "wajar dan bijak". Sayang, Sekretaris Ditjen Migas Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam tidak merinci skema teknisnya. Publik masih harus menunggu.
Yang lebih konkret justru kebijakan kedua. Pemerintah mendorong optimalisasi kilang dalam negeri, termasuk langkah yang agaknya cukup berani: mengalihkan sebagian produksi propylene di RDMP Balikpapan untuk menambah volume LPG. Propylene sebenarnya produk bernilai lebih tinggi secara komersial, tapi pemerintah memilih merelakan margin demi memperkuat stok domestik. "RDMP Balikpapan yang menghasilkan propylene di mana produknya sebenarnya harganya lebih tinggi, produk ini dikurangi produksinya dan bahan baku nafta digeser untuk memperkaya produk LPG," jelas Rizwi.
Pilihan yang tidak murah.
Kebijakan ketiga mungkin yang paling langsung terasa di rantai distribusi. Kilang LPG swasta kini diinstruksikan memprioritaskan penawaran penjualan ke PT Pertamina Patra Niaga sebelum menawarkan ke pasar industri. "Kami instruksikan kilang LPG swasta agar prioritaskan penawaran ke Pertamina Patra Niaga. Tadinya produksinya dijual ke industri, tapi kami memberi usulan ke LPG swasta prioritas diberikan penawaran pertama ke Pertamina Patra Niaga," kata Rizwi. Pemenuhan kebutuhan LPG 3 kg masyarakat, tegasnya, jadi prioritas pemerintah saat ini.
Pertanyaannya, berapa lama pelaku swasta bersedia menanggung konsekuensi itu?
Di luar tiga kebijakan tersebut, pemerintah juga aktif memburu sumber pasokan LPG baru di luar kawasan Timur Tengah. "Kami juga mengupayakan sumber-sumber LPG lain di Asia dan Asean," ujar Rizwi. Bak orang yang tidak mau taruh semua telur dalam satu keranjang, strategi diversifikasi ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu kawasan yang sedang bergejolak.
Menteri Bahlil, saat ditemui di kantornya pada Jumat (10/4/2026), memberi sinyal yang sedikit melegakan. Stok energi nasional diklaim sudah melewati fase paling kritis. "Masa kritis kita terhadap dinamika global untuk BBM, alhamdulillah kita sudah lewat. Stok nasional tetap berada pada batasan minimal di atas 20 hari semua. Termasuk LPG kita di atas 10 hari," kata Bahlil. Dalam napas yang sama, ia tetap mengimbau masyarakat berhemat. "Kita harus bijak, arif dalam memakai BBM, termasuk LPG," tambahnya.
Klaim yang masih perlu dibuktikan konsistensinya, kalau data ini bisa dipercaya sepenuhnya, mengingat dinamika geopolitik global belum juga benar-benar reda.