Pajaknya saja Rp21 juta setahun. Tapi pilihannya Pertalite.
Itulah yang membuat video singkat dari akun Instagram @ajaysyawali mendadak ramai diperbincangkan. Rekaman itu memperlihatkan Toyota Alphard berpelat B-11-ALF tengah mengisi Pertalite di salah satu SPBU Pertamina. Penelusuran di laman Bapenda Jabar mengonfirmasi kendaraan itu keluaran 2025. Alphard baru, pajak puluhan juta, antre di jalur BBM bersubsidi.
Dari sisi teknis pabrikan, langkah itu pun keliru. Buku panduan manual Toyota Alphard generasi 2023 ke atas menyebutkan secara eksplisit bahwa mesin 2AR-FE pada kendaraan ini membutuhkan bensin tanpa timbal dengan Research Octane Number minimal 91. "Anda hanya boleh menggunakan bahan bakar bensin tanpa timbal. Pilih bahan bakar tanpa timbal dengan Research Octane Number 91 atau lebih tinggi untuk performa mesin optimal," demikian bunyi panduan resmi Toyota. Pertalite beroktan RON 90, satu angka di bawah ambang batas yang disyaratkan. Bukan cuma boros subsidi, penggunaan BBM di bawah spesifikasi bisa merontokkan komponen mesin dalam jangka panjang.
Pertanyaannya: bagaimana Alphard ini bisa lolos? Sistem pembelian Pertalite sejatinya sudah dilindungi QR code yang diperoleh setelah mendaftar melalui laman myPertamina, dengan verifikasi berbasis foto kendaraan. Tapi sistem itu, agaknya, masih bisa ditembus. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 memang mengatur empat jenis kendaraan yang boleh menggunakan BBM subsidi. Khusus Pertalite, belum ada pembatasan berdasarkan kapasitas mesin. Selama kendaraan terverifikasi di sistem, ia berhak beli, apa pun merek dan banderolnya.
PT Pertamina Patra Niaga tidak menampik bahwa penyalahgunaan masih terjadi. Director of Regional Marketing Eko Ricky Susanto, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII, mengungkapkan bahwa sejak 2023 pihaknya telah memblokir hampir 307 ribu kendaraan yang terdeteksi melakukan fraud. Rinciannya: 232.374 QR code Biosolar dan 74.733 QR code Pertalite sudah dihapus dari sistem. Angka yang tidak kecil, dan ini baru yang ketahuan.
Kasus Alphard ini bukan yang pertama. Bisa jadi juga bukan yang terakhir, selama belum ada pembatasan berbasis kapasitas mesin atau nilai kendaraan untuk Pertalite. Bagi mereka yang mencermati sektor energi dan kebijakan subsidi, ini sinyal bahwa volume penyaluran Pertalite masih sulit dikendalikan secara presisi. Tekanan fiskal dari subsidi BBM, entah kebetulan atau tidak, terus membayangi.