Tinta kesepakatan belum kering, Trump sudah pasang syarat yang bisa membuat semuanya runtuh. Sehari setelah Washington mengumumkan kerja sama nuklir sipil dengan Arab Saudi, Presiden Donald Trump memposting di Truth Social, Kamis (23/7/2026), bahwa perjanjian itu hanya akan berlaku jika Riyadh bersedia bergabung dengan Kesepakatan Abraham dan menormalisasi hubungan dengan Israel.
Kata-kata Trump cukup gamblang: "Perjanjian nuklir sipil ini akan disetujui, tetapi sepenuhnya bergantung kepada Arab Saudi mau bergabung dengan Kesepakatan Abraham atau tidak." Tidak ada ruang tafsir. Bergabung atau tidak sama sekali.
Bukan manuver mendadak, begitu Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan. Trump, katanya, sudah berulang kali menyampaikan kepada para pemimpin Saudi bahwa kerja sama nuklir akan diikat dengan normalisasi Israel. "Kalau tak mau bergabung dengan Kesepakatan Abraham, kerja sama itu batal," ujarnya. Terdengar seperti ultimatum lama yang kini disampaikan dengan mikrofon lebih keras.
Israel, agaknya, jadi pihak yang paling senang. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bergabungnya Arab Saudi ke dalam Kesepakatan Abraham akan menjadi lompatan bersejarah bagi perdamaian kawasan. Reaksi yang mudah dipahami: normalisasi dengan Saudi selama ini dianggap sebagai piala terbesar yang belum berhasil diraih Tel Aviv.
Masalahnya, Riyadh punya posisi yang dijaga puluhan tahun. Tidak ada normalisasi dengan Israel tanpa jalan yang kredibel menuju negara Palestina merdeka. Perang Gaza yang masih berdarah justru memperkeras sikap itu, bukan melemahkannya. HA Hellyer dari Royal United Services Institute menilai kecil kemungkinan Arab Saudi membalik kebijakan sekeras itu hanya demi sebuah perjanjian nuklir sipil.
Adapun kesepakatan yang diumumkan sehari sebelumnya sendiri sudah cukup rumit. Ini adalah "Perjanjian 123" yang mengacu pada Pasal 123 Undang-Undang Energi Atom AS, kerangka hukum standar untuk transfer teknologi nuklir sipil ke negara lain. Skema ini membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan AS untuk terlibat dalam pembangunan reaktor dan infrastruktur nuklir Saudi, proyek yang nilainya diperkirakan mencapai miliaran dolar. Riyadh menyebut ini bagian dari strategi Visi 2030 untuk mendiversifikasi energi dan mengurangi ketergantungan pada minyak bumi, komoditas yang selama ini menjadi napas ekonomi negara itu.
Di sinilah geopolitik bertabrakan keras dengan kepentingan bisnis. Bagi AS, kehilangan kontrak ini bukan sekadar kerugian diplomatik. China, Rusia, Korea Selatan, dan Prancis sudah lama antre ingin masuk ke program nuklir sipil Saudi. Kalau Washington mundur, Beijing atau Moskow yang kemungkinan besar melangkah maju mengisi kekosongan itu.
Belum selesai di situ. Kontroversi soal pengayaan uranium masih menggantung. Saudi tidak secara tegas mengadopsi apa yang disebut "standar emas", yakni komitmen sukarela UEA pada 2009 untuk tidak memperkaya uranium maupun memproses ulang bahan bakar nuklir bekas. Banyak anggota Kongres dari dua partai khawatir celah ini bisa dieksploitasi. Menteri Luar Negeri Marco Rubio berupaya meyakinkan bahwa setiap perjanjian akan dilengkapi mekanisme pengamanan, sementara IAEA masih menunggu permintaan resmi sebelum bisa memulai proses verifikasi. Penting dicatat: Arab Saudi belum menerapkan Protokol Tambahan IAEA, instrumen yang memberikan kewenangan lebih luas untuk menginspeksi fasilitas nuklir suatu negara.
Perjanjian ini masih harus melewati review Kongres selama 90 hari masa sidang, belum lagi studi kelayakan dua tahun terkait pengayaan uranium yang sudah direncanakan pemerintah AS. Dengan syarat baru dari Trump, para analis dari Atlantic Council dan Asosiasi Pengendalian Persenjataan AS memperingatkan bahwa negosiasi kini jauh lebih kusut: dua isu strategis yang selama ini berjalan di jalur berbeda, nuklir dan normalisasi Arab-Israel, tiba-tiba dipaksa berjalan di rel yang sama. Entah kebetulan atau tidak, langkah ini juga datang di saat posisi tawar Saudi sedang tidak lemah.
Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya tidak: apakah Riyadh akan memilih reaktor nuklir, atau prinsip yang sudah dijaga puluhan tahun?