RABU, 21 OKTOBER 2026

Home  ›  Internasional  ›  Trump Intervensi, Irak Tunjuk Miliarder Ali Al-Zai...

Internasional

Trump Intervensi, Irak Tunjuk Miliarder Ali Al-Zaidi sebagai PM Baru

Koalisi Syiah Irak akhirnya menunjuk pengusaha Ali Al-Zaidi sebagai perdana menteri setelah tekanan langsung Donald Trump memblokir pencalonan Nouri Al-Maliki yang dianggap terlalu dekat dengan Teheran.

Kebuntuan politik Irak selama berbulan-bulan akhirnya pecah. Washington punya andil besar di sana.

Presiden Irak Nizar Amedi secara resmi menugaskan Ali Al-Zaidi untuk membentuk pemerintahan baru pada Senin (27/4) malam, setelah Koalisi Syiah Kerangka Koordinasi yang menguasai mayoritas kursi parlemen menetapkannya sebagai kandidat. Sesuai konstitusi, Zaidi punya waktu 30 hari untuk merampungkan susunan kabinet dan mengajukannya ke parlemen untuk diratifikasi.

Nama Zaidi boleh jadi asing bagi sebagian publik. Ia seorang miliarder yang membangun kekayaannya dari sektor perbankan dan kontrak pasokan keranjang makanan pemerintah Irak, program yang menjangkau jutaan warga negeri itu. Bukan politisi karier. Justru di situ agaknya letak daya tariknya bagi semua pihak yang ingin keluar dari jalan buntu ini.

Jalan buntu itu bermula ketika nama Nouri Al-Maliki, eks-PM yang pernah dua kali menjabat, muncul sebagai kandidat kuat dari Kerangka Koordinasi. Trump langsung bereaksi keras. Maliki, yang dikenal memiliki kedekatan dengan pemerintahan Iran, jadi sosok paling tidak diinginkan Washington. Trump memperingatkan seluruh dukungan Amerika untuk Irak akan dihentikan jika Maliki benar-benar menduduki kursi PM.

Bukan gertakan kecil.

Irak masih sangat bergantung pada payung keamanan dan bantuan ekonomi dari AS. Tekanan itu cukup untuk membuat para pemimpin koalisi berputar mencari nama lain secara intensif dalam beberapa pekan terakhir. Maliki sendiri dilaporkan siap mundur dari pencalonan begitu ada pengganti yang disepakati.

Zaidi pun menjadi jawaban kompromi itu. Figur yang tidak terlalu terikat pada Teheran, tapi tetap bisa diterima blok Syiah yang mendominasi parlemen. Sistem politik Irak memang dirancang untuk menjaga keseimbangan sektarian: presiden selalu dari kalangan Kurdi, PM dari Syiah, dan ketua parlemen dari Sunni. Formula ini ada untuk mencegah konflik komunal terulang, meski dalam praktiknya sering menjadi ladang tawar-menawar yang alot.

Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa PM-nya. Kabinet seperti apa yang bisa Zaidi rakit dalam 30 hari, saat kepentingan dari dalam negeri dan tekanan Washington sama-sama tidak akan berhenti menarik?