Pertumbuhan PDB 5,6 persen di kuartal I-2026 memang terdengar meyakinkan, bahkan menjadi yang tertinggi sejak kuartal II-2021. Angka makro itu, agaknya, tidak cukup untuk menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi di lapisan menengah masyarakat Indonesia.
Data Mandiri Institute menyebutkan jumlah kelas menengah menyusut dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta pada 2025, dengan proporsi terhadap populasi yang tergerus dari 17,1 persen menjadi 16,6 persen. Lebih dalam lagi, laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Juni 2026 yang diterbitkan Bank Dunia mencatat proporsi pekerja berpenghasilan setara kelas menengah amblas dari 14,5 persen pada 2018 menjadi sedikit di atas 7 persen pada 2025. Upah riil pekerja berkeahlian menengah dan tinggi pun menyusut sekitar 1 sampai 2 persen per tahun sejak 2018. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cermin dari jutaan keluarga yang diam-diam turun kelas.
Yang membuat situasi ini berbeda dari tekanan ekonomi sebelumnya adalah sifatnya yang simultan dan bertubi-tubi. Pada 10 Juni 2026, Pertamina resmi menaikkan harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter, kenaikan 32 persen sekaligus. Kenaikan ini hadir ketika rupiah sudah menembus batas psikologis Rp 18.000 per dolar AS, bahkan sempat menyentuh Rp 18.171, setelah melemah sekitar 6 persen sepanjang tahun ini. Bank Indonesia terpaksa menaikkan BI-Rate menjadi 5,50 persen pada 9 Juni sebagai respons. IHSG sempat terkoreksi hingga 10 persen dan dihentikan perdagangannya dua kali.
Efek domino dari kenaikan BBM non-subsidi ini tidak berhenti di pompa bensin. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, memperingatkan kenaikan biaya transportasi akibat lonjakan Pertamax bisa mendongkrak pengeluaran rumah tangga kelas menengah hingga 15 sampai 20 persen, merambat ke harga pangan, ongkos logistik, tarif ojek online, hingga biaya pendidikan. Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menambahkan bahwa pengguna Pertamax bukan kelompok kaya, melainkan kelas menengah rentan yang tidak berhak atas BBM bersubsidi namun juga tidak punya bantalan finansial yang cukup.
Inflasi tahunan Mei 2026 tercatat 3,1 persen, masih dalam rentang target BI. Tapi inflasi yang "dirasakan" kelas menengah jauh lebih menggigit karena menyentuh sektor yang paling besar mereka konsumsi: sekolah swasta, kos-kosan, cicilan kendaraan, premi asuransi, dan tagihan listrik. Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyebut posisi kelas menengah 2026 sebagai fase rentan karena kenaikan biaya hidup berlangsung lebih cepat dari kemampuan pendapatan rumah tangga untuk menyesuaikan diri.
Ironi terbesar dari semua ini: kelas menengah terjebak di dua dunia sekaligus. Terlalu "kaya" untuk mendapat bantuan sosial pemerintah, namun terlalu tipis bantalannya untuk bertahan dari guncangan beruntun. Survei UOB ASEAN Consumer Sentiment Study (ACSS) 2025 menemukan 37 persen kelas menengah berpenghasilan Rp 6 hingga 10 juta per bulan sudah mengurangi porsi investasi mereka. Masa depan sedang dikorbankan demi kebutuhan hari ini.
Kelompok aspiring middle class justru mekar. Jumlahnya kini mencapai sekitar 142 juta orang, lebih dari separuh populasi Indonesia, bertambah 4,5 juta jiwa hanya dalam setahun. Mereka cukup dekat untuk naik kelas, tapi cukup rentan untuk jatuh kembali kapan saja.
"Kelas menengah adalah kelompok yang biasanya merasa cukup: cukup untuk menabung, cukup untuk merencanakan masa depan, cukup untuk bermimpi lebih besar dari orang tuanya," ujar Wisnu. "Ketika jumlah mereka menyusut, yang sesungguhnya tergerus adalah rasa percaya bahwa kerja keras akan membawa kemajuan."
Pasar tenaga kerja secara nominal membaik, dengan 1,9 juta pekerja baru antara Agustus 2024 dan Agustus 2025 serta tingkat pengangguran yang turun ke 4,9 persen. Hampir separuh lapangan kerja baru itu, sayangnya, terserap di sektor berproduktivitas rendah seperti pertanian dan jasa makanan-minuman, bukan di sektor keuangan atau industri berbasis keterampilan tinggi. Bank Dunia mencatat tingkat underemployment, pekerja yang punya pekerjaan namun jam kerjanya kurang dari yang diinginkan, berada di angka 32,7 persen dan terus merangkak naik sejak 2022. Sepertiga pekerja Indonesia belum benar-benar bekerja secara produktif. Bukan main.
Dari sisi konsumsi, sinyal perlambatan mulai terlihat. Indeks Penjualan Riil April 2026 turun dari 256,7 menjadi 226,9 dibanding Maret, dan Bank Indonesia memperkirakan Mei bahkan lebih rendah lagi di angka 225. Konsumen mulai menahan pembelian barang tahan lama seperti kendaraan dan elektronik. PMI Manufaktur naik tipis dari 49,1 ke 50,0 pada Mei, keluar dari zona kontraksi, tapi pesanan ekspor masih mencatat kontraksi tiga bulan beruntun dengan penurunan terdalam sejak Agustus 2021.
Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 di angka 5 persen, melambat dari 5,11 persen tahun lalu dan jauh di bawah target pemerintah yang mematok 5,4 hingga 5,6 persen. Harga minyak mentah Brent yang bertahan di kisaran 94 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN sebesar 70 dolar, menjadi salah satu variabel penekan. Proyeksi Bloomberg untuk kuartal II hanya 5 persen, sebelum kemungkinan melambat lagi ke 4,69 persen di kuartal IV.
Bappenas berambisi Indonesia punya proporsi kelas menengah 70 persen dari populasi pada 2045. Hari ini angkanya baru 16,6 persen dan terus merosot. Pertanyaannya, jarak antara target dan realita itu sedang memperlebar dirinya sendiri, atau ada yang benar-benar mencoba menutupnya?