Caracas resmi memulai proses hengkang dari Mahkamah Pidana Internasional. Langkah ini sudah lama dirancang, dan kini akhirnya dieksekusi.
Menteri Luar Negeri Venezuela Felix Plasencia Gonzales mengumumkan pada Jumat (24/7/2026) bahwa negaranya telah menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres keputusan yang ia sebut "tegas dan tidak dapat diubah" untuk menolak Statuta Roma. Penarikan diri diproses berdasarkan Pasal 127 Statuta Roma, prosedur resmi yang memang tersedia bagi negara anggota yang ingin keluar dari yurisdiksi ICC.
Argumen utama Caracas: bias geografis. Plasencia menyebut ICC secara tidak proporsional membidik negara-negara Afrika dan Amerika Latin. "Bias ini bukan sekadar kebetulan prosedural, tetapi cerminan dari sebuah lembaga yang telah menempatkan mekanisme untuk melayani kepentingan di luar lingkup keadilan," tegasnya. Pelaksana Tugas Presiden Delcy Rodriguez yang menginstruksikan langkah ini bahkan lebih blak-blakan. "Pengadilan Kriminal Internasional telah dipolitisasi sedemikian rupa untuk menyerang rakyat Venezuela dan negara, sehingga kami tidak percaya pada organisasi atau lembaga semacam itu," kata Rodriguez dalam sebuah acara publik.
Bukan keputusan dadakan. Majelis nasional Venezuela sudah memberi lampu hijau sejak Desember lalu, ketika lembaga legislatif itu memberikan suara untuk mencabut undang-undang ratifikasi Statuta Roma. Jalan sudah dibuka sejak lama, tinggal menunggu eksekusinya.
Riwayat ICC dengan Venezuela sendiri panjang dan penuh gesekan. Pada 2020, pengadilan internasional itu menyatakan terdapat dasar yang masuk akal untuk meyakini bahwa pejabat sipil, anggota angkatan bersenjata, dan individu pro-pemerintah telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Venezuela setidaknya sejak 2017. Penyelidikan formal dibuka oleh Jaksa Karim Khan pada akhir 2021, langkah yang langsung ditolak mentah-mentah oleh pemerintahan Maduro. Puncak ketegangan itu berujung pada penutupan kantor ICC di Caracas pada Januari 2025, dengan alasan resmi: kurangnya kerja sama dari pihak Venezuela.
Timingnya agaknya bukan kebetulan. Pengumuman ini jatuh pada hari yang sama ketika 82 dari 125 negara anggota ICC memberikan suara untuk memecat Khan dari jabatannya sebagai jaksa penuntut, menyusul tuduhan pelanggaran seksual yang ia sendiri bantah. Institusi yang bergolak dari dalam, ditinggalkan dari luar.
Konteks geopolitiknya juga tidak sederhana. Nicolas Maduro, mantan presiden yang sempat menjalin hubungan dekat dengan Washington era Trump, ditangkap oleh pasukan AS pada Januari dan dibawa ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan perdagangan narkoba. Pemerintahan sementara di bawah Rodriguez kini bernavigasi di bawah pengaruh besar Washington, sementara Amerika Serikat sendiri diketahui vokal soal pembubaran ICC. Keputusan Venezuela ini diambil dua pekan setelah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan kampanye untuk membongkar dugaan pelanggaran yang ditimbulkan lembaga tersebut terhadap kepentingan AS.
Trump sendiri, pada hari yang sama, masih memuji Rodriguez. "Sejauh menyangkut pemilihan di Venezuela, mereka sebenarnya belum siap, tetapi sungguh, banyak kemajuan telah dicapai. Delcy telah melakukan pekerjaan yang fantastis," katanya. Satu kalimat yang bisa dibaca ke banyak arah.
Bagi pengamat geopolitik, kepergian Venezuela memperkuat tren yang sudah berjalan: ICC kena tampar krisis legitimasi dari negara-negara berkembang, persis ketika lembaga itu juga bergolak dari dalam. Pertanyaan yang lebih besar bukan soal Venezuela saja. Berapa banyak negara lagi yang sedang menimbang langkah serupa?