Tujuh tahun absen, Xi Jinping akhirnya kembali ke Pyongyang. Presiden China itu dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Utara pada 8-9 Juni 2026, atas undangan resmi Pemimpin Tertinggi Kim Jong Un, sebagaimana dikonfirmasi CCTV, Jumat (5/6/2026).
Ini bukan kunjungan rutin. Xi terakhir menginjakkan kaki di ibu kota Korut pada Juni 2019. Sebelum Xi, presiden China yang berkunjung ke sana adalah Hu Jintao pada 2005. Artinya, dalam dua dekade terakhir, Pyongyang hanya disambangi dua pemimpin puncak Beijing, frekuensi yang sangat jarang untuk dua negara yang secara resmi menyebut hubungan mereka "bak bibir dan gigi."
Soal timing, agaknya ini bukan kebetulan. Pengumuman kunjungan muncul sehari setelah Korut meresmikan fasilitas baru produksi bahan bom nuklir, dan hanya beberapa pekan setelah Xi menjamu Donald Trump dan Vladimir Putin secara terpisah di Beijing. Tiga pertemuan besar dalam rentang waktu singkat, semua dengan aktor yang saling terhubung dalam papan catur Asia Timur yang makin panas.
Dari Beijing, logikanya cukup terbaca. Sejak Perang Korea berhenti pada 1953, Pyongyang berfungsi sebagai negara penyangga antara China dan jangkauan militer AS di Asia Timur. David Shambaugh, guru besar kajian Asia dari George Washington University, dalam tulisannya di The Washington Quarterly (2003) menjelaskan bahwa Korut adalah aset strategis Beijing karena keberadaannya mencegah militer Amerika bercokol langsung di perbatasan timur laut China. Itulah mengapa selama puluhan tahun, Beijing lebih sibuk menjaga stabilitas rezim Kim ketimbang mendorong denuklirisasi. Dua tujuan itu, dalam banyak kesempatan, bertolak belakang.
Yang berubah sekarang adalah kompetitornya. Sejak perang Rusia-Ukraina pecah, Kim memprioritaskan hubungannya dengan Moskwa. Pasukan dan senjata Korut mengalir ke medan perang Ukraina. Pyongyang memasok jutaan peluru artileri, roket, dan rudal balistik ke Rusia, dan menurut Institut Strategi Nasional Korsel, nilai ekspor militer itu mencapai 7 miliar hingga 13,8 miliar dolar AS terhitung sejak 2023. Bukan angka kecil, apalagi untuk negara dengan PDB hanya sekitar 26,6 miliar dolar AS pada 2024, angka yang 70 kali lebih kecil dibanding Korea Selatan.
Victor Cha, pengamat Korea dari CSIS, menyebut dinamika ini sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sejak Perang Dingin berakhir: untuk pertama kalinya, China harus berbagi pengaruh atas Korut dengan kekuatan besar lain yang punya kepentingan strategis serupa. Itu yang membuat kunjungan Xi kali ini bernuansa berbeda. China sedang memastikan bahwa kedekatan Korut-Rusia tidak menggerus posisinya sebagai patron utama Pyongyang.
Posisi patron itu memang berakar dalam. Korut bergantung pada China untuk hampir 95 persen total perdagangannya, menurut Komite Nasional Korut di Washington. Delapan puluh lima persen ekspor Korut diserap pasar China, sementara hampir seluruh impornya, termasuk minyak, tekstil, mesin, dan bahan pangan, datang dari Beijing. Tanpa jalur ekonomi itu, rezim Kim akan jauh lebih rapuh.
Namun Pyongyang punya beberapa sumber devisa sendiri yang tidak banyak orang tahu. Ekspor wig, misalnya, menyumbang sekitar 40 persen dari total ekspor Korut yang hanya senilai 360 juta dolar AS pada 2024. Produk rambut palsu itu laris di pasar China. Komoditas lama seperti batu bara dan mineral sudah mandek karena sanksi internasional. Lalu ada ribuan profesional komputer Korut yang bekerja jarak jauh untuk perusahaan-perusahaan di AS, Korea Selatan, dan Eropa menggunakan identitas palsu, dengan gaji yang kemudian disetor ke Pyongyang. Departemen Keuangan AS menghitung nilai setoran itu mencapai 800 juta dolar AS pada 2024. Belum lagi peretasan kripto: menurut Chainalysis, peretas Korut mencuri 2 miliar dolar AS sepanjang 2025. Masif.
Semua itu membentuk gambaran rezim yang terjepit sanksi tapi tetap bernapas lewat celah-celah yang dijaga rapat. Xi paham betul betapa pentingnya menjaga celah-celah itu tetap terbuka. Brookings Institution mencatat bahwa fokus kebijakan China terhadap Korut kini lebih ke arah manajemen risiko ketimbang ambisi denuklirisasi. Pembicaraan Xi-Kim pekan depan kemungkinan akan berputar di sekitar stabilitas kawasan, koordinasi ekonomi, dan positioning bersama menghadapi tekanan Washington.
Trump memang sudah menyatakan minat untuk kembali berdiplomasi dengan Kim. Pyongyang memasang harga: AS harus lebih dulu mencabut tuntutan denuklirisasi. China dan Rusia, keduanya pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB, sudah berulang kali memblokir upaya memperketat sanksi. Dalam pertemuan Xi-Putin di Beijing, keduanya bahkan secara eksplisit bersepakat menentang segala bentuk tekanan terhadap keamanan Korut.
Jadi kunjungan ini adalah kartu yang dimainkan Beijing, sinyal kepada Washington bahwa China masih punya akses yang tidak dimiliki AS. Pertanyaannya sekarang: apa yang akan dibawa pulang Xi dari Pyongyang, dan seberapa besar itu akan mengubah Semenanjung Korea yang sudah lama membeku.