Konsumsi minyak nasional sudah menyentuh 1,6 juta barel per hari. Produksi domestik? Baru 600 ribu barel. Defisit sekitar 1 juta barel per hari itulah yang membawa Presiden Prabowo Subianto terbang ke Moskow, duduk tiga jam bersama Vladimir Putin pertengahan April lalu.
Hasilnya: komitmen 150 juta barel minyak mentah dari Rusia dengan harga khusus. Pasokan itu akan disalurkan ke kilang PT Pertamina (Persero), sektor industri, kegiatan tambang, sampai bahan baku petrokimia nasional.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung bilang alokasi sengaja diperluas karena kebutuhan energi industri dalam negeri sama mendesaknya. "Ini kan juga ada industri juga ya, kemudian ada kegiatan tambang juga. Sepanjang kebutuhan dalam negeri, bisa kita distribusikan untuk bahan baku petrokimia," tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/4).
Angka 150 juta barel ditargetkan mencukupi kebutuhan nasional hingga penghujung 2026. Tapi kalau dihitung kasar, jatah itu tetap kurang. Defisit 1 juta barel per hari berarti kebutuhan setahun bisa melampaui 360 juta barel. Pemerintah mengakuinya, dan menyebut sedang mencari pasokan tambahan dari negara lain, termasuk Amerika Serikat.
Sampai artikel ini ditulis, belum sebarispun minyak Rusia tiba di Indonesia.
Yuliot menegaskan pengiriman belum bisa dilakukan sekaligus. Dua ganjalan: skema kelembagaan yang belum final, dan kapasitas fasilitas penyimpanan dalam negeri yang terbatas. Pemerintah menimbang dua opsi, importasi langsung lewat BUMN atau melalui Badan Layanan Umum. "Kalau ini BUMN itu kan juga ada konsekuensi, dan kalau BLU itu apa kemudahannya, termasuk soal pembiayaan, itu juga lagi kita bahas," papar Yuliot. Begitu keputusan kelembagaan rampung, pengiriman baru berjalan bertahap.
Konteks diplomatik di balik kesepakatan ini patut dibedah. Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, awalnya Rusia cuma menyetujui 100 juta barel. Tambahan 50 juta barel diberikan Putin sebagai respons atas kebutuhan Indonesia menghadapi gejolak ekonomi global. "Dia ke Moskow bukan untuk foya-foya," ujar Hashim dalam Economic Briefing 2026 di Menara Patra Jasa, Jakarta, Kamis (23/4).
Rusia masuk sebagai alternatif pemasok saat krisis energi global memanas akibat ketegangan AS-Israel dengan Iran. Agaknya, langkah ini punya dimensi geopolitik yang sulit diabaikan, persis ketika Washington dan Moskow saling adu kekuatan di banyak front.
Soal LPG, negosiasi masih berjalan. Volume belum disepakati.
Pertanyaannya, berapa harga "khusus" yang dimaksud? Seberapa jauh diskon itu menguntungkan neraca energi nasional? Klaim yang, sampai hari ini, masih perlu dibuktikan dengan angka konkret.