Angka 97 persen bukan angka kecil. Itulah porsi penyerapan tenaga kerja nasional yang disumbang sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, sebuah fakta yang ditegaskan ulang Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam forum Economic Briefing 2026 di Jakarta, Jumat (24/7).
Loto memberi gambaran konkret dari lapangan: satu pelaku usaha mikro produsen bandeng tanpa duri mampu mempekerjakan 10 hingga 11 tetangganya dalam sehari, hanya untuk proses pembersihan duri ikan. Sederhana, tapi itulah wajah asli penyerapan tenaga kerja di level akar rumput. "Jadi, saya melihat memang porsi untuk menyerap tenaga kerja itu nyata, ya, di lapangan, bahwa ini potensial," ucapnya.
Data resmi dari Basis Data Tunggal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (BDT-UMKM) per 31 Desember 2025 mencatat total 30.209.069 unit usaha aktif terdaftar. Dari angka itu, 30.119.928 unit atau 99,70 persen masuk kategori usaha mikro. Usaha kecil hanya 73.828 unit (0,24 persen), dan usaha menengah cuma 15.313 unit, setara 0,05 persen dari keseluruhan. Rp30 juta lebih entitas. Mayoritas belum keluar dari kelas terbawah.
Ekosistem yang menyerap hampir seluruh tenaga kerja nasional ini ternyata didominasi segmen paling rentan terhadap guncangan ekonomi. Lebih dari 95 persen pelakunya bermain di level mikro, skala yang produktivitasnya terbatas, aksesnya ke pembiayaan formal sempit, dan upah yang dibayarkan pun kerap masih di bawah standar.
"Lebih dari 95 persen itu adalah kelas mikro, sehingga mungkin ini yang nanti juga yang berkontribusi terhadap tantangan-tantangan ke depan mengapa UMKM kita ini termasuk yang mungkin perlu penguatan untuk mendorong mereka itu bisa naik kelas," kata Loto, mengakui ketimpangan struktural yang sudah lama jadi batu sandungan kebijakan.
Naik kelas, kata Loto, bukan sekadar soal omzet. Ketika sebuah usaha mikro berhasil bergerak ke level kecil atau menengah, dampaknya langsung terasa: serapan tenaga kerja lebih besar, upah lebih layak. "Dia dapat menyerap tenaga kerja itu besar sekali karena dia akan merekrut tenaga-tenaga yang ada di sekitarnya," tambahnya.
Persoalannya, agaknya memang tidak mudah mendorong 30 juta lebih pelaku usaha mikro naik kelas dalam waktu singkat. Hambatan klasik, mulai dari literasi keuangan, akses pasar, hingga keterbatasan teknologi, masih jadi tembok yang belum sepenuhnya runtuh meski aneka program pemberdayaan terus digulirkan. Pertanyaannya bukan lagi apakah UMKM penting, jawaban itu sudah jelas. Pertanyaan yang lebih menggigit: seberapa cepat kita bisa mengangkat mayoritas dari 30 juta itu ke level yang lebih produktif sebelum angka 97 persen tadi berubah dari kebanggaan jadi beban?