RABU, 21 OKTOBER 2026

Home  ›  Ekonomi  ›  APBN Defisit Rp196,5 Triliun, Fiskal Paruh Pertama...

Ekonomi

APBN Defisit Rp196,5 Triliun, Fiskal Paruh Pertama Masih Terkendali

Defisit APBN di bawah 1% dari PDB dinilai masih dalam batas aman, meski pemerintah mulai buka opsi efisiensi anggaran termasuk program makan bergizi gratis.

APBN Defisit Rp196,5 Triliun, Pemerintah Kaji Efisiensi Anggaran MBG

Angka Rp196,5 triliun terdengar besar. Tapi pemerintah kukuh bahwa defisit APBN di paruh pertama 2026 belum menyentuh zona bahaya, dengan rasio terhadap PDB yang masih betah di bawah 1%.

Kementerian Keuangan menyebut kinerja fiskal semester pertama sebagai "solid", ditopang pertumbuhan pendapatan negara yang diklaim tetap kuat. Realisasi penerimaan, baik dari sisi perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak, disebut berjalan sesuai jalur meski tekanan dari sisi belanja mulai terasa. Defisit yang terbentuk, menurut pemerintah, adalah bagian dari dinamika normal siklus anggaran, ah, tapi tunggu, em dash itu harus pergi. Sederhananya: belanja negara memang cenderung lebih agresif di awal tahun, dan ini sudah pola lama.

Narasi "terkendali" itu datang bersamaan dengan sinyal yang agaknya lebih jujur. Pemerintah tengah mengkaji pemangkasan anggaran di sejumlah sektor, termasuk program makan bergizi gratis (MBG) yang selama ini menjadi salah satu andalan pemerintahan Prabowo. Program yang baru seumur jagung ini sudah masuk daftar kandidat efisiensi. Bukan main.

Ini bukan pertanda panik, setidaknya begitu klaim resminya. Pemerintah memang rutin melakukan review anggaran tengah tahun, dan kata "efisiensi" selalu muncul di setiap siklus. Tapi masuknya MBG dalam pembahasan itu memberi sinyal bahwa tekanan fiskal di semester dua tidak bisa dianggap enteng, terutama kalau pertumbuhan pendapatan negara tidak berakselerasi sesuai target.

Sisi pendapatan jadi kunci cerita ini. Sepanjang paruh pertama, pemerintah mengklaim penerimaan tetap on track, meski detail angka realisasinya belum dirinci secara terbuka. Kalau data ini bisa dipercaya, maka tekanan terbesar pada APBN 2026 sebenarnya bukan dari sisi belanja, melainkan dari risiko shortfall penerimaan pajak seiring perlambatan aktivitas ekonomi global.

Defisit di bawah 1% PDB secara teknis nyaman, jauh dari batas 3% yang diamanatkan undang-undang. Tapi pertanyaannya bukan soal apakah batas itu dilanggar. Berapa banyak ruang fiskal tersisa untuk menjaga momentum belanja produktif di semester kedua, justru saat kebutuhan stimulus bisa melonjak? Kalau efisiensi MBG jadi dieksekusi, itu sinyal paling jujur tentang seberapa dalam tekanan yang sedang dihadapi pemerintah sekarang.